LOBAR—Tim pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Nauvar F Farinduan-Hj Khairatun (Rintun) mulai memanaskan mesin pemenangan.
Satuan Gugus Tugas (Satgas) pemantau money politik (politik uang) bahkan dibentuk, saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Rintun di kawasan Senggigi, Senin (29/7).
Itu dilakukan demi memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lobar 2024 berjalan adil dan jujur. Menyusul temuan tim kemenangan Rintun dibeberapa kecamatan, atas indikasi terjadinya kecurangan tersebut.
“Karena laporan dari beberapa Kecamatan, kami sudah mengidentifikasi nama-nama pemilik yang dicatat dengan 2 kode. Satu kode uang, yang satunya kode barang,” ungkap Bakal calon Bupati Lobar, Nauvar Furqony Farinduan (Farin).
Persiapan tengah dimantangkan untuk Satgas tersebut. Nantinya Satgas pemantau money politik ini akan bertugas dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Termasuk Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Lobar.
“Segera kami siapkan materi-materinya, kita persiapkan sebagai bahan laporan ke Gakkumdu,” imbuh pria berkacamata itu.
Pelaksanaan Rakor Tim Pemenangan Rintun dihadiri sekitar 125 orang. Koordinator tim pemenangan Farin-Khairatun, Muhazam mengatakan tim militan kedua pasangan bakal calon tersebut sebenarnya telah terbentuk sejak lama.
“Bang Farin sudah punya tim, dari dulu kan dia sudah solid betul. Kemudian bu Khairatun dan pak Fauzan (mantan Bupati Lobar), selama ini kita bergerak secara sendiri-sendiri,” bebernya.
Sehingga melalui Rakor tersebut diharapkan, tim dari pihak Farin yang disebut tim Bale Beleq, yang lengkap dengan tim srikandinya. Kemudian tim pemenangan Fauzan Khalid dulunya, yang disebut Sopoq Angen dan tim Inges dari Khairatun diharapakn bisa semakin solid dan kompak untuk mengawal Pilkada untuk kemenangan pasangan Farin-Kahiratun. Ditambah lagi dengan tim milenial dan satgas pemantau money politik.
“Kita harapkan tim ini bisa terkoneksi dengan baik. Supaya selanjutnya tim ini bergerak secara terstruktur, sistematis dan massif,” sambungnya.
Sehingga temuan-temuan yang didapati di lapangan, seperti data orang-orang yang teridentifikasi berpotensi untuk “dibeli” itu sudah bisa didapatkan. Dan pergerakannya bisa dipantau.
“Kalau di tingkat Kabupaten nanti anggotanya (satgas pemantau money politik) sekitar 10 orang. Yang akan menggerakkan untuk tim kita di bawah,” terangnya.
Pihaknya pun mencoba memetakan daerah-daerah yang diidentifikasi rawan atau berwarna merah, daerah yang kuning hingga daerah hijau. Berdasarkan data dari Pilkada di tahun 2018 lalu, serta hasil-hasil survei.
“Makanya kita kan akan ada dua Pokja (kelompok kerja), ada Pokja penggalangan suara dan Pokja pengamanan,” jelas Muhazam.
Dirinya menyebut agar berbagai potensi kecurangan yang bisa saja merugikan dapat diantisipasi nantinya. Terlebih kata dia, berkaca dari pengalaman saat Pileg pada Februari lalu.
“Ya karena percuma kita dari sisi penggalangan suara kita banyak, tapi dari sisi pengamanan kita lemah,” pungkasnya.(win)