Tidak Dilibatkan Pada IATC dan WSBK, Kades di Pujut Akan Demo ke Kantor Gubernur

  • Bagikan
F sirkuit

PRAYA – Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Pujut akan melakukan aksi demo ke kantor gubernur NTB. Mereka kecewa atas sikap pemprov yang tidak melibatkan kades pada balapan IATC dan WSBK di Sirkuit Mandalika, Sabtu dan Minggu pekan kemarin.

Dimana, dari pelaksanaan tersebut para kades dari 16 desa yang ada di Kecamatan Pujut menilai keterlibatan masyarakat lokal masih sangat minim bahkan tidak ada. Selain itu, persoalan koordinasi dan komunikasi sejauh ini kades hanya dipandang sebelah mata oleh pihak ITDC dan MGPA, sehingga menyisakan kecewa di benak para kades.

Mestinya, ada penghormatan dari pihak pengelola. Penghargaan tersebut ungkpanya, tidak terlalu besar hanya melibatkan para kades untuk musyawarah dan memberikan fasilitas untuk menunjang ekonomi desa juga sangat dibutuhkan.

“Kami ini ingin menyuarakan aspirasi warga masyarakat di masing- masing desa,” tegas Kades Tanak Awu, Lalu Wisnu Wardana pada rapat konsolidasi FKD Pujut di aula Desa Sengkol, kemarin.

Sejauh ini para kades cenderung tidak didengar. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai lembaga yang mengatasnamakan masyarakat, sehingga apa yang menjadi aspirasi kades diabaikan.

“Kita tidak permasalahkan LSM, namun saat ini LSM dan organisasi baru lebih didengar dari pada kepala desa, “ sesal Kades Rembitan, Lalu Minaksa.

Menurutnya, sebagai kades harus solid dan kompak untuk mempertahankan harkat dan martabat. Sebab warga memang telah menjual tanah mereka namun warga tidak pernah menjual harga diri.

Kades Teruwai, H Arta menyorot terkait beberapa hal yang ada dipelaksanaan WSBK dan IATC. Dimana dari pantauannya mulai dari petugas cek suhu, stand UMKM dan lainnya tidak menggunakan orang lokal. Padahal, mestinya antara orang luar dan lokal itu ada perpaduan. Misalnya saja di stand dua orang luar dan tiga orang lokal sehingga nanti masyakat bisa belajar.

“Bagaimana warga kita belajar kalau tidak dilibatkan,” tegasnya.

Dari pertemuan tersebut FKD Pujut sepakat untuk melakukan audiensi dengan Gubernur NTB terkait persoalan tersebut agar tidak terulang pada perhelatan MotoGP 2022.
Adapun beberapa hal yang menjadi tuntutan para Kades yakni, terkait lahan parkir, stand atau lapak UMKM, transportasi dan travel, karyawan hotel dan juga pajak.
Para kades juga menyoal terkait adanya transportasi yang disiapkan Dinas Perhubungan. Mestinya memanfaatkan alat transportasi lokal yang ada sehingga ekonomi desa bisa bangkit. Demikian juga soal stand, dalam helatan WSBK dan IATC tidak ada satu stand pun yang diisi oleh UMKM Pujut, padahal hal ini menjadi peluang bagi desa melalui bumdes untuk menyerap produk lokal dan memajukan usaha mereka.

“Kita telah sepakat untuk melakukan audiensi dengan Gubernur, besok pagi suratnya akan kita antar,” singkat Ketua FKD Kecamatan Pujut, Syukur.

Selain itu, pihaknya juga menyorot beberapa instansi untuk melakukan audiensi seperti Pemkab Loteng, pihak ITDC dan MGPA. Sehingga nantinya persoalan yang ada di desa bisa diakomodir agar pelibatan desa pada even MotoGP nantinya bisa lebih maksimal. (ndi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *