Tanjung Bias Bergejolak

SIDAK AA

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA GROUP INTERAKSI: Pihak DPRD Lobar saat turun sidak di kawasan wisata Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batulayar, kemarin.

Antara Kepentingan Nelayan dan Destinasi Wisata

LOBAR—Komisi I dan II DPRD Lombok Barat (Lobar) turun mendatangi kawasan wisata Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batulayar, kemarin. Menyusul masuknya surat hearing dari kelompok nelayan kawasan setempat kepada pihak Komisi II DPRD Lobar. Lantaran merasa lahan parkir perahu nelayan mulai sempit akibat lapak dagangan di kawasan wisata itu.

Didampingi langsung oleh Ketua DPRD Lobar dan Camat Batulayar. Kalangan DPRD itu langsung melihat kondisi pesisir Pantai Tanjung Bias itu. Bahkan pihak dewan langsung berkomunikai dengan nelayan, pedagang dan kepala desa yang hadir juga di lokasi itu. Sehingga pihaknya mengetahui duduk persoalan sebenarnya.

“Saya sebagai masyarakat nelayan, saya pengen parkiran perahu kita ini bisa lebih maju dikit (ke atas pesisir pantai). Karena kondisi ombak kadang mulai naik pas pasang hingga jalan,” beber Perwakilan nelayan setempat, Sahabudin.

Pihaknya nelayan sebenarnya sudah meminta agar lapak dagang atau tempat duduk dagangan itu dimundurkan. Sebab lokasi itu sudah mengambil sebagaian lahan tempat parkir dari para nelayan setempat. Jika tidak dimundurkan pihaknya khawatir akan berdampak munculnya gesekan di masyarakat.

“Karena di sana (atas) kita naikan ndak dikasih, terus di sana kita naikan ndak dikasih kan jadi masalah. Nah itu, makanya yang saya ingin kan adanya solusi yang diberikan bapak-bapak DPRD untuk memediasi, dengan Dinas Kelautan dan sebagainya,” ucapnya.

Diakuinya terdapat sebanyak 14 nelayan setempat yang biasa menyandarkan perahunya. Namun tidak hanya itu saja, terdapat juga beberapa nelayan dari daerah lain seperti mataram yang turut memarkir perahu di kawasan itu.

Meski demikian pada dasarnya para nelayan itu tidak ada yang mempermasalahkan adanya lapak dagang kawasan Pantai Tanjung Bias itu. Karena dengan adanya lapak di kawasan pariwisata itu membantu juga pihaknya menjual hasil tangkapan. Namun pihaknya hanya menuntut adanya lahan parkir khusus yang tidak mengganggu lapak pedagang.

“Kita mendukung dan senang melihat ada perubahan desa kita dengan adanya Tanjung Bias. Tetapi masalah parkiran sampan ini itu yang harus dipikirkan, supaya sama-sama enak,” tuntutnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Senteluk, Fuad Abdurrahman yang dikonfirmasi menegaskan jika pemerintah desa (Pemdes) tidak pernah merugi atau menzalimi masyarakat. Pihaknya pun juga cukup kaget dengan adanya permasalahan ini, di saat destinasi wisata Tanjung Biar tengah berkembang.

Sebelumnya pihaknya sudah melayangkan surat imbauan kepada pengguna lapak untuk memundurkan kursi lapaknya dari area parkir perahu.

“Contohnya, tadi malam pas kami melayangkan surat kepada pengguna lapak dan nelayan, ini kursi sudah digeser ke sini. Karena ada ayunan itu (menghalangi sandar kapal),” jelasnya.

Terkait tuntutan warga meminta lahan parkir khusus agar tak mengganggu kawasan lapak, Fuat mengatakan hal itu akan dibahas bersama.

“Berapa orang yang membutuhkan tempat, yang dimaksud, nanti akan dibahas saat hearing,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, Tarmizi melihat hal ini ada permasalahan misskomunikasi atas permasalahan ini. Termasuk penataan wisata kuliner Tanjung Bias ini. Tak dipungkiri keberadaan wisata ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian para pedagang. Namun juga harus dipikirkan juga pihak nelayan yang memanfaatkan juga pesisir pantai sebagai lahan parkir perahu.

“Kami dari komisi I mencoba menggali informasi di bawah, sehingga kami tahu titik permasalahannya itu dimana dan kami berkomitmen kita harus mencari win win solution, artinya pihak nelayan dan pedagang tidak sama-sama dirugikan,” jelas politisi Asal Sandik Batulayar itu.

Dengan sudah adanya surat hearing yang masuk ke DPRD Lobar, pihaknya pun akan mengundang seluruh pihak terkait atas permasalahan ini. Baik dari nelayan, pedagang, pemerintah desa, hingga dinas terkait.

“Kerena mau gimana juga mereka pemerintah desa punya payung hukum Perdes yang katanya sudah menjadi payung hukum sehingga bisa melakukan penataan lokasi itu,” ucapnya.

Pihaknya pun akan berusaha memfasilitasi permintaan masyarakat nelayan atas lahan khusus parkir perahu di kawasan setempat. Namun sejauh ini dari hasil serapan pihaknya ada kabar simpang siur yang membuat nelayan merasa akan dia singkirkan. Padahal kabar itu tidak benar.

“Nanti semua kita akan kaji, kita juga tidak mau gegabah juga kalau ada misalnya payung hukum yang lebih atas. Tapi kita kembali kepada sisi manfaatnya kita lihat dari destinasi wisata ini yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga sudah mulai berkontribusi untuk retribusinya ke Pemda,” pungkasnya. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Setahun Buron, Narapidana Pemalsu Surat Tanah Ditangkap

Read Next

Diduga Kelahi, Warga Kediri Kena Tebas

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *