LOBAR—Kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD 2025 meningkat dari APBD 2024. Kenaikan itu bahkan mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya hingga mencapai Rp337 miliar. Meningkatnya SiLPA itu sempat menjadi pertanyaan DPRD Lobar saat paripurna laporan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPD) 2025 di DPRD Lobar. Lantaran, realisasi belanja daerah hanya mencapai sekitar 89 persen dampak adanya SiLPA tersebut.
Menjawab pandangan umum fraksi itu, Bupati Lobar yang diwakili Asisten III Setda Lobar, H. Fauzan Husniadi, menerangkan beberapa alasan yang membuat terjadi kenaikan SiLPA dan rendahnya belanja daerah pada APBD tahun 2025 tersebut. Menurutnya, salah satu pemicu meningkatnya SiLPA itu karena realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang melebihi 100 persen pada tahun 2025. Ditambah dengan efisiensi belanja pada seluruh OPD terutama belanja yang tidak menjadi prioritas. Dirinci, dari nilai SiLPA Rp337 miliar lebih tersebut, terdiri atas SiLPA terikat dan nonterikat. SiLPA terikat merupakan SiLPA yang berasal dari dana transfer pusat dan sudah diatur peruntukannya.
“Sedangkan SiLPA nonterikat merupakan SiLPA yang berasal dari capaian realisasi PAD dan DBH yang penggunaannya sebagian untuk alokasi pembayaran pekerjaan tahun 2025 yang belum selesai,” jelasnya.
Terkait rendahnya penyerapan belanja daerah, menurut Fauzan, disebabkan beberapa program yang terkendala, salah satunya tidak terealisasinya pembebasan lahan pembangunan gedung Islamic Center pada Dinas PUPRPKP.
Selain itu, realisasi belanja subsidi program subsidi bantuan modal tanpa bunga di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah belum maksimal. Realisasi belanja subsidi terkendala pembayaran bunga setiap enam bulan sekali sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Dan, akumulasi dari sisa anggaran beberapa OPD juga menjadi penentu persentase capaian belanja daerah. Dikatakan, realisasi APBD 89,37 persen ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi.
Korelasi antara realisasi belanja daerah dan kesejahteraan masyarakat terlihat dari beberapa capaian indikator makro, di antaranya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan Lobar menurun dari 12,65 persen pada tahun 2024 menjadi 11,90 persen pada tahun 2025, atau turun sebesar 0,75 poin persentase. Secara jumlah penduduk miskin, terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada penurunan stunting, menunjukkan tren yang sangat positif. Prevalensi stunting Kabupaten Lombok Barat menurun dari 9,74 persen pada tahun 2024 menjadi 9,32 persen pada tahun 2025 menurut capaian EPPGBM. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada sektor ketenagakerjaan, TPT Lobar berada pada angka 2,82 persen pada tahun 2025.
“Meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 2,75 persen, angka tersebut masih berada pada kategori rendah dan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional maupun sebagian besar daerah lainnya,” klaimnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,70 pada tahun 2024 menjadi 73,52 pada tahun 2025. (win)