Sengketa Lahan, Kedua Belah Pihak Keras

F RTH

ARIF/RADARMANDALIKA.ID LOKASI: Ini lokasi lahan yang disengketakan.

MATARAM – Sengketa lahan yang dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) oleh Pemerintah Kota Mataram masih berlanjut. Tanah seluas 88 are ini di lingkungan Karang  Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram bersengketa antara Brigjen Purnawirawan TNI Lukman SR, yang merupakan mantan Ketua DPD Golkar Tingkat I dan Ketua DPRD Provinsi NTB. Dan Rai Titi Pidada.

Kuasa hukum Brigjen Lukman, Oni Husain Al Jufri mengungkapkan, dengan adanya sengketa ini, dia mengklaim bahwa pihaknya yang lebih berhak atas tanah tersebut, karena memiliki sertifikat yang sah dari pemilik pertama dari asal tanah itu.

Oni mengatakan, tanah tersebut tidak ada yang menguasai, namun ketika ada penyerobotan untuk pembuatan tembok di stop dengan alasan karena memiliki sertifikat sah atas tanah tersebut. Penembokan itu dalakukan oleh Titi Pidada yang juga memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

“Tanah itu tidak dikuasai oleh siapa-siapa, kamipun tidak menguasai begitupun mereka ( Titi Pidada), namun ketika dilakukan penyerobotan pembautan pagar kami hentikan karena kami memiliki sertifikat sah,” sebutnya, Senin kemarin.

Oni menjelaskan, sertifikat dengan nomor 962-963 yang dia pegang belum pernah dipindah tangankan sejak dibeli dari pemilik pertama Hj. Jumirah.  Soal asal usul tanah tersebut, Oni Husain menjelaskan bahwa pemilik asal dari tanah yang terletak di pinggiran pantai Ampenan Selatan itu adalah, Hj. Jumirah, dan sampai pada 2009  atas nama pemilik sertifikat pertama telah membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah menjual tanah miliknya selain kepada Brigjen Lukman.

“Yang terakhir atas nama yang di sertifikat pernah dilaporkan ke Polda, dan membuat pernyataan bahwa tidak pernah menjual tanah tersebut ke pihak lain,” jelas Oni Hasan.

Sementara itu, pihak dari Titi Pidada, Vici Nirmana menjelaskan dirinya merujuk pada putusan PTUN, sehingga dilakukan penembokan atas lahan itu.

“Bahwa  saya dalam hal ini merujuk pada sertifikat Titik Pidada dan putusan PTUN,” tegasnya.

Vici juga mengatakan, terkait jual beli antara Jumirah dan Ray Titik Pidada, jelas karena ditandatangani oleh Jumirah dan sertifikat yang dipegang oleh Oni adalah sertifikat yang sudah tidak berlaku.

“Kenapa dibilang jelas dari awal dari Titi membeli sama Jumirah dia tanda tangan sendiri di notaris, balik nama atas nama dia. Sekarang kan yang dia pegang sertifikat yang sudah tidak berlaku yang sudah dipecah 962-963 ini kronologis dari BPN pun jelas makanya kami melakukan penembokan,” jelas Vici saat dikonfirmasi.

Terkait akan dibuatnya ruang terbuka hijau pada lahan yang diperkarkan, Oni mengatakan bahwa dari Brigjen Luqman bahwa akan mendukung penuh karena masuk dalam RTRW dan Perda, namun dia meminta agar pelaksaan itu di hentikan sementara sampai ada status hukum yang jelas.

“Kami mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah kota Mataram,” katanya.(rif)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Lobar Kekurangan Vaksin Covid-19

Read Next

Alhamdulillah, 441 P3K Terima SK

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *