Reses Jangan Jadikan Kampanye Terselubung

Hasan  scaled

RAZAK/RADAR MANDALIKA Hasan Basri

MATARAM – Anggota DPRD Kota Mataram sudah mulai turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing sejak Rabu (21/10) hingga enam hari ke depan. Sebanyak 40 anggota dewan dijadwalkan akan melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat atau konstituen hingga 26 Oktober 2020.

“Udah mulai kemarin (21/10),” ujar salah satu anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Kecamatan Sandubaya, Mita Dian Listiawati, kemarin.

Karena ini masa kampanye pasangan calon (Paslon) di Pilkada Kota Mataram 2020. Tidak sedikit masyarakat khawatir kegiatan reses akan ditungganggi kepentingan politik. Sebab, partai politik setiap anggota DPRD Kota Mataram sudah memberikan dukungan ke salah satu Paslon tertentu dari empat kontestan yang ada.

Karena itu, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menegaskan, reses anggota dewan jangan dijadikan ajang kampanye terselubung. Anggota dewan dilarang menggunakan dana reses dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat untuk kepentingan Paslon tertentu.

“Kalau pakai dana reses untuk kampanye calon itu ndak boleh. Uang dari negara ndak boleh digunakan untuk kampanye. Aspirasi kek, reses kek, namanya kunjungan Dapil kek, apalah namanya di DPR itu, ndak boleh,” jelas dia.

Berdasarkan aturan, ujar Hasan, dalam hal ini anggota DPRD Kota Mataram boleh melakukan kampanye asalkan harus mengantongi surat izin kampanye. Izin kampanye bagi anggota dewan diberikan atau dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kota Mataram dan atau Ketua/Pimpinan Fraksi.

“Surat izin kampanye disampaikan kepada kami (Bawaslu). Boleh dia turun tapi harus ada izin kampanye,” kata dia.

Namun kembali ditegaskan, tidak diperbolehkan kegiatan reses dewan misalnya memberikan program ke masyarakat dengan embel-embel politik untuk kepentingan Paslon tertentu. “Dia hadir biasa saja harus ada izin kampanyenya. Apalagi membagi-bagi tidak boleh,” terang Hasan.

“Dilarang untuk kepentingan calon tertentu. Jika masyarakat menemukan lapor sudah,” imbuh dia.

Bagaimana kalau anggota dewan membagikan bahan kampanye seperti stiker Paslon pada hari biasa? Hasan menjawab boleh. “Yang penting ada tidak izin kampanyenya dari Ketua DPR dan atau dari Pimpinan Fraksi,” ungkap dia.

Upaya mencegah agar kegiatan reses anggota DPRD Kota Mataram  tidak dijadikan ajang kampanye terselubung untuk kepentingan kampanye Paslon tertentu. Kata Hasan, pihaknya sudah bersurat ke Sekretariat DPRD Kota Mataram. Agar tidak salah kaprah.

“Kami sudah bersurat ke DPR (Kota Mataram). Untuk mengimbau bahwa untuk setiap anggota DPR yang mau turun (kampanye) itu boleh. Tapi dengan syarat ada surat izin kampanye. Bukan izin cuti kampanye,” terang dia. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Gubernur Tidak Dukung Ziadi, Cuma Kebetulan

Read Next

Ini Harapan Ketua DPRD Loteng untuk Pengurus PGRI

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *