PUPR NTB Dinilai Labrak Perda

F Jalan 1

FOTO DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA MELINTAS: Seorang pengendara melintas di dekat papan pemberi tahuan jalan berlubang di bypass Batujai.

MATARAM – Pemerintah NTB melalui Dinas PUPR Provinsi NTB dinilai telah melabrak peraturan daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2019 tentang proyek percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak.
Bukan hanya sakadar meabrak Perda, ini juga akan berdampak pada potensi kerugian uang negara dalam pengerjaannya. Pasalnya, ada satu ruas jalan kabupaten yang masuk dalam pengerjaan proyek itu. Padahal amanat dari Perda nomor 12 pasal 2 jelas menerangkan Perda itu seyogyanya asas tujuannya hanya untuk jalan provinsi. Ini dituangkan dalam Pergub gubernur No 48 tahun 2019, perubahan Pergub Nomor 46 tahun 2019.

“Yang jadi temuan kami kok bisa jalan kabupaten dikerjakan oleh Provinsi yang masuk dalam Program Percepatan Jalan Provinsi itu. Ruas Jalan Lendang Luar – Baturotok sepanjang 5 KM dari panjang awal 46 KM. Anggarannya Rp 19 M,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Asaad Abdullah, kemarin.

Konyolnya lagi, pengerjaannya sudah dibuat kontrak dengan masa pengerjaan 510 hari. Sebagai warga Sumbawa tentu ia merasa bangga atas atensi gubernur yang begitu perhatian dengan kondisi jalan di Sumbawa, namun jangan sampai hal itu bisa jadi temuan aparat penegak hukum.

“Saya khawatir ini jadi temuan,” kata Asaad.

Jika jalan kabupaten itu telah dihibahkan ke provinsi hal itu tentu tidak jadi masalah bila hal itu dikerjakan oleh provinsi. Jika pun harus tetap dikerjakan ia meminta agar PUPR membuat payung hukum. Sebab tidak boleh mengerjakan jalan diluar wewenangnya apalagi itu masuk dalam Proyek Percepatan Jalan Provinsi NTB pola pembiayaan tahun jamak yang akan menyerap anggaran Rp 750 M selama tiga tahun.

“Meski itu bentuk kepedulian degen tapi tidak boleh seperti itu harus ada kajian – kajian,” katanya.

Saat bersilaturahmi dengan gubernur NTB beberapa waktu yang lalu Komisi V secara khusus meminta agar hal itu direvisi. Saat itu Kadis PUPR langsung diminta agar merevisinya.
“Tapi itu tidak dilakukan (PU),” kata politisi NasDem itu.

Dalam masalah ini, gubernur tidak mengetahui secara teknis. Untuk itu gubernur diingatkan agar hati-hati. Jangan sampai itu menjadi jebakan yang bisa menggiring nama gubernur kedepannya.

“Itu yang kami jaga. Jangan sampai pak gubernur kena jebakan Bad Man (oknum jahat,” ucap mantan Kadis PU Sumbawa itu.

Asaad menegaskan, meski kontrak telah jalan tapi itu semua bisa dianulir jika hal itu salah. Pihaknya menduga ada kesengajaan dalam perencanaan yang dibuat oleh PU sendiri.

“Makanya kami sarankan pak gubernur harus hati hati. Secara pribadi saya sudah juga ingatkan pak gub,” katanya.

Hal kedua yang disorotinya adanya ketimpangan penganggaran pengerjaan jalan di pulau Lombok dengan dipulau Sumbawa. Dicontohkannya jalan pendidikan yang masuk usulan pengerjaan dimana kondisi kemantapannya diangka 99,3 persen. Anehnya yang akan dikerjakan sepanjang 1,57 KM dengan pagu Rp 16 Milyar. Jalan Pejanggik panjang yang akan dimantapkan 3.15 KM dengan dana Rp 10,7.

Sementara di pulau Sumbawa jalan
Pal IV – Lenangguar sepanjang 35.37 KM namun pagunya hanya Rp 36,1 M. Padahal kondisi kemantapan jalan jauh lebih parah dibandingkan dengan di Lombok.

“Ini ada ketimpangan,” sebutnya.

Komisi IV menyimpulkan ada dugaan pelanggaran Perda, dugaan pemborosan anggaran dan perhitungan perencanaan yang salah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB, Sahdan berkali kali dikonfirmasi belum memberikan keterangan.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kejari Usut DD Desa Selat dan Kedaro

Read Next

Kapolres “Pelototi” Galian C Illegal

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *