Kapolres “Pelototi” Galian C Illegal

F Hearing

KHOTIM /RADARMANDALIKA.ID HEARING: Kadis PUPR Lombok Tengah, L Firman Wijaya dan Kapolres AKBP Esty Setyo Nugroho saat menerima kedatangan warga dan pemdes Pengembur, Senin kemarin.

PRAYA – Kapolres Lombok Tengah, AKBP Esty Setyo Nugroho tengah mempelototi keberadaan tambang galian c tak berizin alias illegal. Lebih lagi dampak keberadaan tambang galian C yang meresahkan warga. Tidak main-main, kapolres pun berjanji akan menindak tegas jika ada pihak yang berani mengoperasikan tambang yang tidak mengantongi izin. Hal ini terungkap saat hearing pemerintah Desa Pengembur Kecamatan Pujut dan warga di kantor Dinas PUPR.
Kapolres Lombok Tengah, AKBP Esty Setyo Nugroho dalam hearing menolak surat penutupan lokasi galian c di Desa Pengembur. Hal ini mengingat akan ada hukum yang dilanggar apabilan lokasi tambang galian c yang berizin ditutup paksa.

“Galian C di Pengembur ada yang sudah berizin namun belum operasi, kemudian ada juga yang beroperasi tanpa izin, nah inilah yang akan ditertibkan,” katanya tegas.
Kapolres mengungkapkan, terkait pembangun yang saat ini dilaksanakan, dari pihak kontraktorpun mengeluh, mengingat peralatan yang dimiliki tidak boleh dipergunakan, semua sudah dilakukan perizinan namun tetap dihentikan masyarakat.
“Kami pasangkan spanduk warning di lokasi galian c illegal, kemudian apabila masyarakat mengetahui ada aktivitas galian c illegal silakan laporkan supaya saya bisa tangkap OTT pelakunya,” ancam kapolres.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, L Firman Wijaya mengatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki ranah dan kewenangan terbatas, tidak bisa melakukan semua hal yang dituntut masyarakat. Termasuk menghotmix ruas jalan Pengembur. Hal ini disebabkan anggaran nol dampak refocusing. Namun Firman berjanji akan mengupayakan memperbaiki jalan agar lebih layak lagi.
“Kami akan perjuangankan, demi kenyamanan masyarakat,” katanya.

Sementara, Kades Pengembur Moh Sultan menegaskan, galian C yang masih dalam proses pengurusan izin juga perlu ditertibkan dan diperjelas. Mengingat adanya galian c yang berizin dan melakukan galian di titik koordinat yang beda.
“Kami dari pihak Pemdes tidak ada keuntungan dari aktivitas galian C dan proyek bypass BIL – Kuta,” ungkapnya tegas.

Sultan hanya menuntut komitmen bagaimanan pertanggung jawaban para sub kontraktor yang awalnya akan memberikan uang retribusi sebagai pendapatan desa Rp 5 ribu per dum truk.”Ini kami pertanyakan,” katanya tegas.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

PUPR NTB Dinilai Labrak Perda

Read Next

Dewan Dukung BPK Audit AMM

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *