IST/RADAR MANDALIKA DISOROT: Inilah proyek ruas jalan Bunut Baok yang sedang tahap pengerjaan.

PRAYA – Pengerjaan beberapa ruas jalan dengan anggaran dana pinjaman Rp 200 miliar diduga asal jadi. Dilihat dari material batuan yang digunakan untuk peningkatan pengaspalan jalan dinilai tidak sesuai spek. Penalutan juga amburadul.

 

Menanggapi itu, Ketua DPRD Loteng, M Tauhid bersama Komisi III akan turun langsung ke beberapa ruas jalan itu. Tujuannya guna mengetahui dan melihatnya secara langsung bagaimana progres maupun hasil pengerjaannya di lapangan. “Kami akan panggil dinas dan pihak terkait untuk bersama-sama turun guna mengecek langsung pengerjaan ruas jalan itu,” jelasnya.

 

Ia memastikan dewan akan melakukan pengawasan secara ketat, agar pengerjaan ruas jalan itu sesuai dengan aturan yang ada. “Kami tidak ingin proyek dikerjakan asal-asalan oleh perusahaan pemenang tender,” ucapnya.

 

Adapun beberapa ruas jalan yang dikerjakan menggunakan dana pinjaman PT SMI sebesar Rp 200 miliar adalah ruas jalan Riris Desa Batunyala, Bagek Tenten Batunyala menuju Desa Braim dan masih banyak lainnya.

 

Terpisah, Ketua Lembaga LI-TIPIKOR, Fahri mengaku akan bersurat untuk hearing ke Komisi III sebagai leading sektor untuk pengawasan pengerjaan beberapa ruas jalan yang menggunakan anggaran pinjaman tersebut. “Kami hearing untuk mendesak Komisi III bersama Dinas PUPR dan tim LAB independen turun bersama guna mengecek langsung hasil pengerjaan beberapa ruas jalan itu,” kata dia.

 

Ia melihat pengerjaan ruas jalan terutama di Kecamatan Praya dan Praya Tengah jauh dari aturan yang ada. Baik dari LPA-LPB kemudian juga dalam pengerjaan talud jalan tersebut. Berdasarkan temuannya, spek pengerjaan masih kurang. Bahkan talud yang dibuat banyak yang mulai rusak.

“Kami penting mengajak Komisi III turun agar mereka juga bisa melihat langsung bagaimana pengerjaan jalan itu,” ucapnya.

 

Setelah turun bersama Komisi III, dan hasilnya banyak temuan dalam pengerjaannya, ia akan melayangkan surat ke BPK maupun KPK untuk turun melakukan audit.

 

“Proyek jalan ini menggunakan anggaran pinjaman. Jadi pengerjaanya harus benar-benar sesuai dengan aturan. Kasian masyarakat jika jalan tidak dikerjakan dengan benar,” tegasnya.

 

Ia juga mempertanyakan kinerja Kepala Dinas PUPR. Sampai sejauhmana pengawasannya terhadap semua pengerjaan ruas jalan yang menggunakan anggaran pinjaman tersebut. “Kepala dinas merupakan KPA. Jadi dia harus mengetahui segala permasalahan yang terjadi dalam proyek ini,” pungkasnya.(jay)

 

 

 

 

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 444

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *