MATARAM – Pleno Rekapitulasi terbuka tingkat nasional telah selesai malam ini. Apesnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos Parlemen Threshold (PT) alias ambang batas parlemen yang telah ditetapkan sebesar 4 persen dari suara sah secara nasional atau minimal 25 persen dari total suara sah di satu provinsi.
Kabar itu pun dibenarkan DPW PPP NTB. “Iya begitulah,” akui Sekretaris DPW PPP NTB, Muh Akri dikonfirmasi Rabu (20/03).
Sampai berkahirnya pleno rekapitulasi suara, suara PPP mentok diangka 3,87 persen alias minus sekitar 200 an suara lebih.
“Harus cari 0,22 persen atau 200 ribu lebih suara baru bisa penuhi 4 persen,” terangnya.
DPW PPP NTB tidak bisa banyak berkomentar. Sebab urusan ini menjadi ranah DPP PPP. Di NTB ini pihaknya telah menyumbang suara elektoral terbilang besar. Untuk Dapil NTB II (Pulau Lombok) suara PPP tembus 173.716 suara. Raihan suara ini jauh meningkat dibanding Pemilu 2019 yang hanya di angka 60 an ribu. Bahkan PPP berada dikursi delapan besar. Belum lagi dapil NTB I (Pulau Sumbawa) meski belum masuk tiga besar dari jumlah kursi DPR RI yang tersedia.
“NTB maksimal memberikan suara. Kemudian kalau tidak masuk PT berarti urusan Dapil (Provinsi) lain,” terang Akri.
Pihaknya belum mengetahui penyebab pasti. Termasuk apakah efek Pilpres atau tidak.
“Ini masalahnya tidak tahu ini apa efek Pilres atai apa. (Efek Pilpres) Ia bisa jadi,” papar ketua Fraksi PPP DPRD NTB itu.
Pihaknya berharap akan ada keajaiban menanti. “Keputusan malam ini (tadi malam). Mudah-mudahan ada keajaiban,” harapnya.
Namun demikian, Akri lagi-lagi menegaskan urusan PT ini sepenuhnya menjadi ranah pusat.
“Tapi masih ada langkah lain. Ini ranah DPP bagaimana PT ini bisa masuk. Apakah gugat di MK atau sepeti apa,” paparnya.
“Apabila dianggap ada kesalahan. Masih ada ranah yang harus kita lalui yaitu MK. Ini menjadi urusan DPP,” pungkasnya.
Sementara itu KPU NTB juga membenarkan bahwa PPP tidak tembus PT 4 persen. Hal tersebut berdasarkan rekapitulasi KPU RI yang telah selesai.
“Iya (benar) begitu hasil rekapitulasi nasional,” ungkap Anggota KPU NTB, Agus Hilman terpisah.
Hilman membenarkan dari data KPU sendiri PPP mentok diangka 3,87 persen.
“Iya itu data betul,” katanya singkat.
Dengan tidak lolos PT maka semua Caleg DPR RI dari PPP yang meraih suara terbanyak gagal duduk di kursi empuk Senayan. Terhadap hal itu Hilman mengatakan belum bisa dipastikan tidak dapat duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI.
“Belum dapat dipastikan (tidak bisa duduk). Saat ini KPU baru menetapkan perolehan suara. Nanti menunggu hasil setelah ada gugatan atau tidak di MK dan menunggu putusan MK jika ada gugatan, baru kemudian dapat penetapan perolehan kursi dan calon teepilih,” ulas Hilman.
Dalam hal ini peserta pemilu masih ada ruang melakukan atau tidak melakukan gugatan di MK.
“Undang-undang memberikan ruang itu. Jadi kepastiannya setelah ada atau tidak gugatan di MK atau setelah putusan MK terhadap jika ada sengketa pemilu,” ungkapnya.
Sebelumnya data sementara yang didapatkan koran ini sebelum selesai rekapitulasi perhitungan suara nasional oleh KPU RI, suara PKB tembus diangka 10.67 persen, Gerindra 13,24 persen, PDIP 16,80 persen, Golkar 15,24 persen, Nasdem 9,27 persen. Berikutnya PKS 8,37 persen, PAN 7,22 persen, Demokrat 7,42 persen.
Partai lain yang dibawah 4 persen diantaranya PPP 3,71 persen, Perindo 1,29 persen. PSI 2,80 persen. Adapun partai politik peserta pemilu lainnya berada di bawah 1 persen. (jho)