Polda Diminta Proses Ketua BK DPRD NTB

F Aksi demo

Aksi demo di depan kantor DPRD NTB, Senin kemarin.

MATARAM – Masa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli NKRI melakukan aksi demo di kantor DPRD NTB, Senin kemarin.

Aksi ini dilakukan atas buntut dari dugaan pencemaran nama baik Presiden RI, Joko Widodo, kemarin.

Adapun tuntuan massa aksi. Meminta Ketua DPRD NTB untuk memproses anggota dewan H Najamudin yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan dewan, yang diduga sudah terang-terangan merongrong wibawa kepala Negara dan membuat ujaran kebencian.  Selain itu, polisi juga diminta segera memproses H Najamudin.

Kordinator aksi, Zainal Muttakin dalam orasinya meminta agar ketua dewan segera melakukan upaya untuk memproses yang bersangkutan.  “Untuk itu kami meminta kepada Ketua DPRD, untuk memproses,” katanya.

“Kami akan meminta juga kepada bapak Kapolda untuk menindaklanjuti apa yang menjadi laporan kami pada tanggal 13 Juli kemarin,” tambahnya.

Najamuddin selaku anggota dewan dinilai sudah terang-terangan melakukan ujaran kebencian. Dari sisi definisi saja kalau sudah salah Lockdown. Karena tidak ada istilah lockdown di NTB, yang ada PSBB itu dari definisi sudah salah pinta massa aksi.

“Najamudin diduga telah memberika stetment yang mengatakan bahwa, “Saya khawatir masyarakat akan geram dengan kondisi ini, (Lock Down),” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang menerima massa aksi mengaku menyayangkan kalau memang ada penghinaan kepada kepala negara. Isvei berjanji besok akan dilakukan upaya tindak lanjut, dengan diadakan pertemuan khusus guna membahas hal itu di internal partai dengan fraksi PAN.

“Besok kami akan tindaklanjuti,” janjinya.

 Isvie Rupaeda mempersilahkan keberatan massa untuk ditindaklanjuti ke proses hukum.”Ini bukan ranah kami. Kalau diproses hukum silakan dilaporkan ke kepolisian. Silahkan laporkan ke Polda NTB,’’ saran Isvie.(rif)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

BPBD Lotim Usulkan Perbaikan 4.564 Rumah

Read Next

Komisi IV Temukan Perusahaan Cleo Tak Ada Izin Limbah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *