MATARAM – Perombakan struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD NTB dipastikan akan segera terlaksana. Sejumlah fraksi menginginkan pelaksananya lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Informasi yang diterima Radar Mandalika, fraksi pendukung pemerintah PKS dan NasDem tidak akan mendapatkan apa-apa alias “diboikot” mayoritas fraksi DPRD NTB lainnya yang telah membangun koalisi bersama.
“Kita mau rapatkan itu dulu besok,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, kemarin.
Ketua DPW PPP NTB ini menegaskan, sebetulnya perubahan komposisi AKD yaitu, pimpinan komisi dan Badan Badan (Legisalasi, Badan Kehormatan, Bapemperda) itu sebuah mekanisme yang harus dilakuan sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD NTB yang mengatur harus terjadi pergantian komposisi AKD 2,5 tahun sekali.
“Ita bukan pergantian. Perombokan. Itu mekanisme tatib dewan,”tegasnya.
Dia mencontohkan saat ini Fraksi PPP mendapatkan jatah tiga kursi yaitu, ketua Komisi I, Wakil Ketua Komisi III dan Wakil Ketua BK. Terhadap komposisi itu tentunya nanti sesuai hasil lobi antar partai.
“Sekwil (PPP) Akri sekarang di Komisi II mau ke Komisi V. Tapi soal PPP nanti (seperti apa) tergantung lobi lobian,” katanya.
Muzihir mengakui pergantian struktur AKD tidak lepas dari intervensi pimpinan partai. Posisi posisi tersebut semuanya akan dikembalikan ke partai masing-masing.
“Pergantian AKD tidak lepas dari intervensi pimpinan partai. (Mereka) yang atur anak buahnya. Isvie (Ketua Dewan) Mori (Wakil ketua) dia kembalikan ke partainya dulu. Nanti partai yang perintahkan,” terangnya.
Pergantian struktur AKD itu dipastikan harus berlangsung pekan depan. Sebelumnya, mereka akan melangsungkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD NTB lalu akan berlangsung lobi-lobian antar ketua partai.
“Tanggal 9, 10 (Maret) lah (rampung),” katanya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengatakan kelompok fraksi diluar PKS dan Nasdem didapatkan informasi ada upaya mendemosi frkasi pemerintahan dalam sturkur AKD.
“Pokoknya (mau dibuat) PKS ndak dapat Nasdem ndak dapat,” kata ketua Komisi III DPRD NTB itu.
Infromasi yang didapatkan kursinya di komisi yang membidangi Keuangan dan Perbankan itu diincar Fraksi Demokrat. Lalu Fraksi PKB mengincar kursi Pimpinan Komisi V yang membidangi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.
“Ini group-group ketua fraksi ada upaya mendemosi frkasi pemerintahan dalam sturkur AKD. Konon saya dengar sudah ada tandatangan kesepakatan,” sebut Sambirang.
Sambirang mengaku tidak mengetahui alasan mengapa fraksi partai pendukung pemerintah itu mau disabotase. “(Pertimbanganya?) Wallahua’lam. Membangun konfrontasi dengan pemerintah kali (barang kali),” katanya.
Ditanya langkah yang akan dilakukan Fraksi PKS, Sambirang tidak banyak komentar. Namun jika benar tidak akan memberikan ruang bagi fraksi pendukung Zul-Rohmi diakui sama artinya dengan konspirasi yang dibangun sama halnya akan melawan Pemprov.
“(Apakah konspirasi fraksi itu melawan pemeruntah?) Saya kira ia. (Langkah PKS?) Kita lihat lah nanti. Kita Wait and see aja,” katanya.
Sambirang mengatakan, pergantian AKD tersebut akan dimajukan dari semula tanggal 21 menjadi tanggal 17 Maret pekan depan. Politisi Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat itu mengakui pergantian pimpinan AKD memang hal yang biasa.
Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang coba dikonfirmasi mengatakan ada saatnya nanti akan diumumkan. “Tunggu saja pada saatnya diumumkan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD NTB itu.
Terkait berkembangnya informasi dirinya mengejar kursi pimpinana Komisi V, Hadrian enggan bicara. Dirinya berdalih belum mengetahui apa-apa.
“Belum tahu. Coba tanya pimpinan, saya belum tahu,” katanya.
Anggota Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Pelita Putra menanggapi ungkapan dari Fraksi PKS. Pelita menegaskan politik memang sebuah konsiprasi sehingga wajar terjadi apalagi dalam pengisian komposisi AKD.
“Namanya politik ia konspirasi. Gimana sih,” cetusnya.
Informasi yang diserap koran ini seluruh fraksi di DPRD NTB selain PKS dan Nasdem telah membuat satu kesepakatan bersama terutama dalam merumuskan struktur AKD. Bahkan komunikasi antar pimpinan partai juga sudah berlangsung. Dari informasi yang diserap untuk Pimpinan Komisi I akan tetap diduduki Fraksi PPP sementara wakilnya dari Fraksi Demokrat. Pimpinan Komisi II akan diisi oleh Golkar yang mana saat ini diduduki Gerindra. Di Komisi III yang saat ini diduduki PKS akan diambil alih Demokrat dan sebagai wakil ketua komisi dari Gerindra. Lalu di Komisi IV juga akan diduduki Golkar, Wakil Ketua Komisi dari PKB. Adapun sekretaris Komisi yang saat ini diduduki Nasdem akan diisi antara Fraksi PAN atau Fraksi Gerindra. Di Komisi V akan diduduki PKB yang mana saat ini dijabat fraksi Demokrat. Selanjutnya Komposisi Badan Badan yaitu Badan Kehormatan akan diambil alih Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) yang merupakan gabungan PDIP, PBB dan Hanura). BK saat ini diduduki fraksi PAN. Lalu Bapemperda tetap dijabat fraksi PKB namun wakilnya dari BPNR. (jho)