MATARAM – Menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjalin koordinasi. Koordinasi itu, guna memastikan proses Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB berjalan dengan lancar.
Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan Pilkada 2020, pimpinan dan anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov NTB kemarin. Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menjelaskan pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 berpegang pada beberapa prinsip. Pertama, perlu memperhatiakn perlindungan, keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan Pilkada, mulai dari hulu sampai dengan hilir tahapan Pilkada.
“Masalah keselamatan ini tidak bisa ditawar, jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular Covid-19, dan menimbulkan klaster baru, klaster Pilkada,” ujar Mahyudin.
Kedua, ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada. “Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Tentu kami juga sudah diberitahu bahwa, disini sudah ada Perda tentang Covid, mudah-mudahan Perda ini bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Perinsip ketiga, lanjutnya, penting untuk diperhatikan yakni, dukungan anggaran dan distribusi logistik yang tepat waktu. “Di setiap TPS perlu memperhatian ketersediaan masker, sarung tangan dan handsanitizer untuk petugas-petugas di TPS. Karena jika pendistribusiannya lamban, nanti masyarakat terlanjur membeludak dan kita harapkan masyarakat datangnya tidak berdesak-desakan,” ungkapnya.
Berikutnya kata Mahyudin adalah komitmen segala pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi. Memastikan tidak ada diskriminasi antar paslon satu dengan paslon yang lain, serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada.
“Jadi hasil Pilkadanya, bisa diterima segala pihak, yang memang mengayomi semua masyarakat, yang kalah harus diterima kekalahannya, kadang ada juga orang siap menang, tidak siap kalah,” ungkapnya.
Terakhir, Mahyudin menilai bahwa penyebaran Covid-19 di NTB telah cukup terkendali. Penyelenggaraan lomba Kampung Sehat yang memicu masyarakat untuk ambil andil dan sadar akan pentingnya protokol Covid-19 dalam beraktivitas, dinilai tepat dalam menurunkan angka penularan covid-19. Akan tetapi, untuk menghindari adanya klaster baru, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan.
Mengawali sambutannya Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPD RI di Provinsi NTB,. “Mudah-mudahan bapak ibu dalam berkunjung ke NTB ini, ada kesempatan waktu untuk menikmati alam di Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.
Dalam menghadapi pandemi Covid-19 di NTB, Pemprov NTB memutuskan untuk hidup aman dan produktif. Sehingga penegakan protokol kesehatan covid-19 menjadi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan oleh Pemprov bersama TNI, Polri dan seluruh stakeholder di daerah ini.
“Perda yang berkaitan dengan penegakan protokol Covid ini menjadi Perda yang pertama di Indonesia, tapi memang betul bapak Wakil, bahwa penerapan protokol Covid ini memang membutuhkan sinergi yang luar biasa, konsistensi, kesabaran, kedisiplinan yang tidak kendor. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar bagi kami di NTB,” tuturnya.
Terlebih, lanjut Wagub, saat ini di tujuh kabupaten/kota di NTB sedang melaksanakan tahapn demi tahapan Pilkada serentak, tentu hal ini akan menjadi tantangan dan PR besar bagi Pemprov NTB. Oleh sebab itulah Pemprov NTB bersama Polda, TNI dan tokoh masyarakat sudah sejak awal berkomitmen, untuk bagaimana agar Pilkada serentak ini dapat mematuhi dan mengedepankan Protocol Covid-19.
“Di awal kita undang seluruh bakal calon, sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, untuk membuat komitmen bahwa dalam proses, mereka harus mematuhi protokol Covid, tanda tangan, membuat komitmen, dan sanggup untuk kemudian diberikan sanksi apabila melanggar Protokol Covid,” tambah Wagub.
Selain itu, sinergi antara Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus dijaga, agar pengawalan Pilkada serentak tahun 2020 ini dapat benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya. “Hal yang tidak mudah, tapi kami saling menguatkan selalu, untuk bagaiamana NTB ini tetap bisa hidup aman dan produktif,” ungkapnya.
Lebih jauh, Wagub menjelaskan bahwa menghadapi Pilkada serentak ini, NTB relatif aman dan terkendali, akan tetapi hal tersebut perlu terus kewaspadaan untuk melihat potensi-potensi yang akan mungkin terjadi kedepannya.
“Tentunya doa kita semua supaya momen demokrasi ini, Pilkada serentak di NTB ini, bisa berjalan kondusif dan lancar,dan juga kita bisa berdamai dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin” tutup Wagub.
Sementara itu komisioner KPU NTB, Zuriatin menjelaskan, anggaran yang sudah ditransfer ke tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak sebesar 147,3 miliar telah diterima masing masing KPU kabupaten/kota. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 2.180.915 akan dikawal oleh 54.783 petugas dengan 12 hal baru yang akan diterapkan di TPS dalam pencoblosan di masa pandemi.
” Yang belum adalah teknis rapid test bagi lima puluh empat ribu petugas itu di kabupaten/kota untuk memastkan kesehatan petugas,” jelas Zuriatin.
Ia juga menjelaskan sejak 15 Juni silam tepah banyak regulasi yang dirubah untuk adaptasi kegiatan dan tahapan pilkada serentak agar sesuai dengan protokol kesehatan. (jho/hms)
