Pilkada Sumbawa, Berpeluang ke MK

F Bawaslu NTB

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Suhardi

Dilaporkan, Mo-Novi Terancam Didiskualifikasi

MATARAM – Dari tujuh kabupaten kota di NTB yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Kabupaten Sumbawa yang hasil penghitungan sementara menegangkan. Dimana pasangan  calon Bupati dan Wakil Bupati, Muhammad Abdullah – Dewi Noviany (Mo-Novi) dan Syarafudin Jarot- Mokhlis selisih tipis.

 Berdasarkan Sintung Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai pukul 18:15:03, selisihnya hanya 2 persen. Mo-Novi diangka 25,2 persen atau 65.337 suara. Sementara Jarot- Mokhlis pada persentase 25,0 persen atau 64.899 suara (selisih 438 suara). Angka itu dari hasil sintung 952 TPS dari 1010 TPS atau 94,26 persen.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menampik posisi dua paslon itu bisa berpeluang ke meja Mahkamah Konsitusi (MK). Dalam aturan jika pemilih di satu daerah antara 250-500 ribu selisih suara paslon 1,5 persen atau 500- 1 juta selisih yang bisa diajukan sengketa 1 persen.

“Secara normatif, Sumbawa itu sudah masuk materi (memenuhi syarat sengketa) Karena itu selisihnya 1 persen,” ungkap Kordiv Hukum Data dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, Senin kemarin.

Namun untuk masuk ke meja MK tentunya harus masuk syarat formil atau ada yang mengajukan kedua tentunya dari calon yang kalah. Suhardi menjelaskan, Bawaslu dalam posisi ini tidak dalam posisi memprovokasi, harus mengajukan sengketa. Bawaslu ingin menyampaikan bahwa setiap orang punya hak yang sama mengajukan sengketa. Bahkan dalam Pilkada ini, tidak hanya di Sumbawa saja bisa jadi kabupaten kota lainnya pun mengajukan sengketa ke MK.

“Jangankan selisih 0,5 atau 0,6 bahkan 1 persenpun berpotensi. (Atau) meskipun selisihnya 4 atau 5 persen semuanya bisa mengajukan gugatan. Silahkan semua punya hak,” ungkapnya.

Suhardi menjelaskan, Bawaslu itu penyelenggaraan Pemilu bidang pengasawan, bukan pihak yang mengadili. Jika ada sengketa yang masuk semuanya ranah MK untuk menguji. “Yang berhak memberikan penilaian ia MK,” katanya.

“Kalau ada pernyataan seolah olah yang ini berhak yang itu tidak berhak ajukan sengketa, saya ingin katakan semua calon berhak mengajukan gugatan permohonan ke MK,” tegasnya.

Dalam menyikapi jika ada sengketa, Bawaslu tidak boleh lengah. Bawaslu pun sudah menyiapkan materi yang harus disampaikan ke MK nantinya.”Bawaslu harus siap (materi) untuk disampaikan ke MK. Kami sebagai penyelenggara tentu nggak ingin lengah,” tuturnya.

Selain terkait sengketa pada Pilkada Sumbawa ada yang lebih menarik disampaikan Bawaslu, Paslon Mo-Novi terancam didiskualifikasi. Bawaslu telah menerima aduan perseroan dengan materi aduan memohon agar mendiskusikan Mo-Novi. Mo-Novi dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran administratif Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Laporan itu diterima Bawaslu pas hari H pencoblosan. Bawaslu sudah melakukan verifikasi dokumen namun masih ada yang kurang, sehingga pihaknya meminta pemohon kekurangan dokumen agar dilengkapi. Dalam aturan setiap laporan yang masuk batas akhir penyelesaian 14 hari.

“Hari Jumat (pekan lalu) kemarin. Kami sudah melakukan rapat pleno. Hasilnya kami sudah melakukan verifikasi dokumen. Kami sedang meminta dilengkapi satu dokumen yang masih kurang,” jelas Suhardi.

Detailnya, pemohon meminta agar Mo-Novi didiskualifikasi. Informasi yang didapatkan Bawaslu sendiri orang itu (pemohon) merupakan kader Gerindra. “Kita masih tunggu kelengkapan laporannya,” katanya.

Bagaimana jika dugaan pelanggaran terbukti ? Suhardi menegaskan jika nanti benar terbukti maka tenu pasangan Mo-Novi bisa didiskualifikasi.

“Kalau bisa dibuktikan Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan (diskualifikasi) itu,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

NTB Butuh 3 Juta Vaksin

Read Next

Pria Nyoblos di Dua TPS, Diduga Mengalami Gangguan Jiwa

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *