LOBAR—Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat (Lobar) mendorong adanya kenaikan Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa di Lobar. Hal ini merupakan buntut semakin banyaknya beban tanggung jawab yang dipikul perangkat desa dengan masuknya berbagai program strategis pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga tuntutan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar.
“Terkait untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, berorientasi kepada situasi dan kondisi beban dan tanggung jawab daripada perangkat desa di dalam melaksanakan tupoksinya,” terang Ketua AKAD Lobar, Sahril, saat dikonfirmasi, Rabu (24/6).
Ia menilai perangkat desa maksimal mendukung upaya peningkatan PAD Kabupaten Lombok Barat, seperti mencapai target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Belum lagi dengan berbagai program pemberdayaan hingga kesehatan seperti penurunan angka stunting. Alasan itu yang membuat AKAD mengharapkan Bupati meninjau kembali kesejahteraan perangkat desa.
“Kesejahteraan perangkat desa di Lombok Barat yang paling miskin kalau dibandingkan dengan kabupaten lain,” ujar pria yang identik dengan rambut kuncirnya itu.
Sahril membeberkan besaran Siltap perangkat desa kabupaten lain yang ada di NTB. Menurutnya, hampir rata-rata perangkat desa di kabupaten lain angkanya di atas 6 juta rupiah, sedangkan di Lobar untuk kades saja hanya Rp5 juta.
“Kepala desa, siltap dan tunjangannya itu 5 juta. Kalau di kabupaten lain, seperti Lombok Utara, Lombok Timur, ya, Lombok Tengah, itu rata-rata semua di atas 6 juta. Tidak ada yang 5 juta, hanya di Lombok Barat,” imbuhnya.
Meski dia tidak menampik, jika melihat standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah memenuhi. Namun, jika berbicara besaran itu, nilai tersebut dinilai belum sebanding dengan beban tanggung jawab saat ini yang jauh lebih besar.
Menyejahterakan perangkat desa tujuannya bukan hanya memaksimalkan pekerjaannya, tetapi mengukur bentuk tanggung jawabnya dalam setiap bekerja.
“Karena tanggung jawab kepala desa hari ini sangat besar. Karena penekanan dari pemerintah pusat, daerah, dan permintaan masyarakat itu sangat tinggi. Karena semua pelayanan di desa itu semua serba gratis,” bebernya.
Selama ini, perangkat desa bekerja dengan ikhlas. Terlebih Pemerintah Desa tidak memiliki kebijakan yang berbasis finansial, namun tetap memikul tanggung jawab. Sehingga, penting untuk ditinjau kembali agar selaras antara tanggung jawab dengan kesejahteraan.
“Dan itu semata-mata adalah untuk menghargai bagaimana bentuk tanggung jawab itu sendiri, gitu. Karena jangan sampai nanti embrio-embrio ini akan melemahkan semangat dan unsur-unsur korup, mental korup itu akan muncul nanti di sana,” pungkasnya. (win)