Rusia – Komitmen Indonesia dalam memperluas akses keadilan hingga tingkat desa mendapat perhatian dunia internasional. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan program Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa) pada ajang 14th St. Petersburg International Legal Forum (SPILF) di Rusia, Kamis (25/6/2026).
Kehadiran Menteri Hukum dalam forum hukum bergengsi tersebut menjadi partisipasi kedua Indonesia sekaligus menegaskan semakin eratnya hubungan kerja sama hukum antara Indonesia dan Rusia.
Dalam sesi Open Meeting of Justice Ministers yang dihadiri para menteri hukum dari berbagai negara, Supratman memaparkan berbagai langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan layanan hukum yang berorientasi pada masyarakat (people-centered justice).
Salah satu inovasi yang disampaikan adalah keberadaan Posbankum Desa yang kini telah hadir di seluruh desa di Indonesia. Program ini menjadi instrumen penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, mulai dari pemberian informasi hukum, konsultasi, mediasi, advokasi, hingga rujukan kepada advokat apabila diperlukan.
“Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni modernisasi sistem hukum tidak hanya tentang memanfaatkan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana layanan hukum dapat hadir lebih dekat, lebih mudah diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Supratman.
Selain mengikuti forum internasional, Menteri Hukum juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Rusia Konstantin Chuychenko. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya kerja sama pemindahan narapidana (transfer of sentenced persons/TSP) serta pengembangan arbitrase internasional BRICS.
Sebelumnya, Supratman juga bertemu dengan Jaksa Agung Federasi Rusia Aleksandr Gutsan guna memperkuat hubungan kerja sama hukum kedua negara. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi dan praktik terbaik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan profesional, serta peningkatan akses terhadap data dan informasi hukum guna mendukung pelayanan publik.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Hukum didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Hartyo Harkomoloyo, serta Kepala Badan Strategi Kebijakan Andry Indrady.
Melalui forum internasional ini, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat diplomasi hukum, memperluas jejaring kerja sama internasional, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan dukungannya terhadap upaya Kementerian Hukum dalam memperkenalkan Posbankum Desa di forum internasional. Menurutnya, pengakuan dunia terhadap Posbankum Desa menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki inovasi layanan hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
“Posbankum Desa merupakan langkah nyata negara dalam menghadirkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami di Kanwil Kementerian Hukum NTB siap terus memperkuat peran Posbankum Desa agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat di daerah,” ujar Milawati.(red)