Pertanyakan Keseriusan Pemprov Atasi TKI Illegal

F Buhori Muslim

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Buhori Muslim

“Kalau sudah seperti ini, terus apa yang bisa dilakukan pemerintah?”
MATARAM – Keseriusan Pemprov NTB dalam mengatasi maraknya TKI Illegal dipertanyakan. Demikian juga dalam memberantas mafia TKI illegal yang berkeliaran. Sayangnya langkah itu tidak didukung dengan anggaran maksimal.
“Jadi jangan gubernur-wagub hanya sekedar komentar memerintah, menginstruksi terhadap dinas terkait untuk kita lakukan itu tanpa didukuang anggarn maksimal. Ini kan ndak benar juga,” tegas anggota Komisi V DPRD NTB, Buhori Muslim kepada Radar Mandalika.
Buhori menyampaikan ini lantaran saat ini ada 19 TKI Illegal asal NTB tengah berada di Suriah. Mereka diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mereka dikirim oknum perusahaan yang tidak bertanggungjawab, awalnya tujuan Timur Tengah tiba-tiba mereka dikirim ke Suriah, negara yang sangat rentan konflik berkepanjangan.
“Kalau sudah seperti ini, terus apa yang bisa dilakukan Pemerintah?” tanya politisi NasDem itu.
Buhori mengatakan di setiap kabupaten termasuk di tingkat Provinsi ada Satgas yang dibentuk, sayangnya mereka tidak bisa bekerja maksimal lantaran tidak ada anggaran. Padahal jika disiapkan anggaran besar maka baik OPD maupun Satgas dapat melakukan pengawasan secara masif. Sehingga TKI Illegal bisa lebih diminimalisir.
“Kalau pemerintah serius atasi TKI Illegal tidak ada sampai banyak yang jadi korban TPPO,” yakin dia.
“Tenaga kerja dikasih anggarn memadai dong. Buktinya tidak memadai anggaran selama ini di Dinas Tenaga Kerja,” sentilnya.
Buhori melihat anggaran yang minim di OPD tersebut terjadi sejak 2019, bahkan di 2020 dari RP 3 miliar yang diusulkan hanya disetujui Rp 300 juta. Komisi V berkali kali minta TAPD agar beberapa item prioritas di OPD tersebut tidak dihapus.
“Komisi V selalu berusaha perkuat anggaran. Mandeknya anggaran itu di TAPD,” katanya.
NTB dilihat daerah yang sangat aneh. Padahal NTB masuk tiga daerah terbesar pengiriman TKI ke luar negeri bahkan devisa yang didapatkan dari para TKI tersebut terbilang sangat besar.
“Kalau tidak salah antara nomor dua atau tiga terbesar di Indonesia devisa yang didapat dari TKI,” katanya.
Buhori mencontohkan, beberapa waktu lalu terjadi kecelakan kerja di PT AMNT di Sumbawa, Disnakertrans tidak bisa mengintervensi lebih apalagi sampai membuat satu kebijakan.
“Ongkos tiket kesana aja dibayarkan perusahan. Kan lucu ini,” sebutnya.
Berkali kali ada kecelakan kerja meninggal TKI di Luar Negeri (LN), mereka dipulangkan oleh negera setempat. Disnakertrans hanya mampu membiayai penjemputan mereka dari bandara ke rumah masing-masing.
“Itupun kalau alamat rumahnya di Lombok. Kalau luar Lombok seperti Sumbawa, mereka pusing mikirin biaya,” bebernya.
Terkait denga warga NTB yang diduga korban TPPO di Suriah, Buhori mempertanyakan apa yang dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini. Jangan sampai dibairkan berlarut-larut. Mereka harus dipulangkan dengan cepat.
“Apa tanggungjawab gubernur? Mestinya mereka ini rapatkan barisan apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek ini,” tegasnya.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Biaya Khitan 2 Juta, Direktur RSUD Praya: Ada Miskomunikasi

Read Next

Gaji CS di RSUD Praya Dipotong

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *