Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti Pelaksanaan Apel Bersama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diselenggarakan pada Senin (27/7). Apel yang dipusatkan di Lapangan Upacara Kementerian Hukum tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di Indonesia.
Di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, kegiatan apel dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova, dan seluruh pegawai. Apel bersama menjadi sarana untuk memperkuat disiplin, semangat kebersamaan, serta komitmen aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bertindak sebagai Pembina Apel, Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa apel pagi memiliki makna yang lebih dari sekadar rutinitas sebelum memulai pekerjaan. “Apel pagi bukan sekadar rutinitas untuk mengawali aktivitas kerja. Apel merupakan momentum untuk memperkuat disiplin, membangun semangat kebersamaan, serta meneguhkan kembali komitmen kita sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Dalam amanatnya, Novita Ilmaris juga mengingatkan pentingnya perlindungan hak anak pasca peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli lalu. Ia menegaskan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara diharapkan memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu, memasuki Triwulan III Tahun Anggaran 2026, seluruh unit kerja diminta untuk terus melakukan evaluasi terhadap capaian program dan anggaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta melakukan percepatan terhadap target-target yang masih memerlukan penyelesaian. Koordinasi dan sinergi antar kementerian maupun antara unit pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar seluruh program prioritas dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Menutup amanatnya, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kolaborasi, serta bekerja dengan integritas dan semangat melayani demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan dalam apel bersama tersebut serta mendorong seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTB agar terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.(red)