Pemprov Serahkan Kuasa ke Kejati

f Turun ke Trawangan

IST/RADAR MANDALIKA TURUN GUNUNG: Jajaran KPK, Gubernur NTB, Zulkieflimanyah saat menyapa warga di sekitar aset Pemprov ditelantarkan PT Gili Trawangan Indah (GTI), Senin kemarin.

Aset Pemprov Ditelantarkan di Gili Trawangan

MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi Gubernur NTB, Zulkieflimanyah meninjau lokasi aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, Lombok Utara, Senin kemarin. Aset ini diduga ditelantarkan selama ini oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI).

Diketahui, aset Pemprov itu lama menuai polemik bahkan tak berujung. Catatan KPK sendiri, nilai aset cukup besar. Dari hasil peninjauan dan sesuai dengan hasil penilaian ulang atas objek pajak oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara 2018, untuk luas lahan sebesar 65 hektare dikuasai PT GTI, dengan nilai sekitar Rp2,3 triliun.

Sementara, pemprov NTB akhirnya memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sebagai jaksa pengacara negara (JPN) untuk mempercepat penyelesaian aset yang sudah lama ditelantarkan PT GTI selaku investor yang mengelola kawasan tersebut.

Sedangkan penandatanganan SKK oleh Kejati NTB dilakukan Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto di Gili Trawangan, kemarin.”Disaksikan KPK, Pemda NTB memberi Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi untuk mencari penyelesaian persoalan lahan di Gili Trawangan ini,” ungkap gubernur.

Bang Zul mengatakan, langkah pihaknya memberikan SKK ke Kejati NTB menyusul sudah berulang kali Pemprov mensomasi PT GTI. Teguran itu diberikan karena perusahaan itu menelantarkan 65 hektare (ha) aset pemprov di Gili Trawangan.

“Kontrak perjanjian memang 70 tahun, tetapi HGB tinggal enam tahun lagi. Maka, SKK ini adalah upaya kita untuk mencari jalan terbaik,” jelas gubernur.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah melakukan somasi pertama. Namun PT. GTI memastikan tetap berkeinginan mengembangkan kawasan wisata di tempat itu. GTI meminta Pemprov untuk mengosongkan lahan yang saat ini sudah dikuasai oleh masyarakat di Gili Trawangan.

Oleh karena itu, permintaan pengosongan lahan itu jelas bukan solusinya. Sebab, pemprov menghendaki agar ada solusi yang lebih progresif, produktif dan mengakomodir semua pihak.

”Kalau sekarang kita kasih SKK ke Kejati NTB. Ini adalah bentuk keseriusan Pemprov dalam rangka menyelesaikan permasalahan kerjasama lahan di Gili Trawangan. Jadi, SKK muncul setelah upaya somasi yang diatur dalam prosedur hukum telah kita lakukan,” jelas Gubernur.

Usai melakukan penandatanganan pemberian SKK ke Kejati NTB. Bang Zul didampingi jajaran KPK meninjau langsung kawasan lahan yang dikelola PT GTI.

Menurut Gubernur, sejatinya banyak sekali potensi yang bisa dimaksimalkan daerah, manakala jalan keluar persoalan lahan yang berlangsung sejak lama itu ada penyelesaiannya.

“Insya Allah akan dicoba untuk mencari jalan terbaik,” jelas gubernur.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Sorot Kejanggalan Bantuan Presiden di Loteng

Read Next

Petinggi BPJS Ketenagakerjaan Temui Karyawan Indomarco

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *