Sorot Kejanggalan Bantuan Presiden di Loteng

F Hearing BRI

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID SOAL: Massa hearing dari LSM Gerakan NTB saat hearing di kantor BRI Praya, kemarin.

PRAYA – Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) kembali dipersoalkan di Lombok Tengah.  Puluhan massa dari LSM Gempar NTB mendatangi kantor BRI Cabang Praya untuk menanyakan dugaan kejanggalan proses bantuan yang terkesan tidak bisa diproses. Padahal sudah memenuhi syarat.

Ketua LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar dalam tuntutannya menyampaikan, pihaknya menuntut transparansi Banpres PUM yang telah terdaftar dan tidak ada kejelasa pencairannya. Hamzan menyatakan dimana ada 10 kasus yang sama, dimana adanya perbedaan  nama dan NIK dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas Koperasi bisa dicairkan. Tapi  10 kasus lainnya tidak bisa dicairkan.

“Ada apa ini,? harusnya pihak BRI mencairkan segera mengingat Diskop telah mengeluarkan rekom sebagai pengakuan keabsahan, maka BRI dan Diskop harus bertanggung jawab,” tegasnya, kemarin.

Sementara, Kepala BRI Cabang Praya, Fajar Baskoro mengatakan adanya peraturan kementrian koperasi terkait perubahan data harusnya melakukan perbaikan di Dukcapil, apabila terjadi adanya perbedaan nama dan NIK mengingat ini merupakan  putusan aturan terbaru dari Kemenkop.

“Perbedaan nama dan NIK inilah yang menghambat penyaluran,” ungkap dia.

Katanya, persoalan NIK berbeda jauh dengan data yang mendapatkan Banpres PUM pada saat penyaluran. BRI hanya bisa mengusulkan saja ke pusat.

Dia juga menekankan, apabila adanya pegawai BUMN yang mendapatkan Banpres PUM tersebut supaya tidak mengambilnya, mengingat nati akan diwajibkan pengembalian.

“Sementara ini ketepatan sasaran Banpres PUM mencapai 0,5 persen dengan total 35.200 orang telah disalurkan dan sekitar 30.000 lebih belum disalurkan,” jelas dia.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Loteng, M Ikhsan menyampaikan, pihaknya masih melakukan  pendalaman terhadap apa yang diadukan, namun dengan tegas pihaknya menyatakan siap menjadi jaminan ketika mengeluarkan rekomendasi supaya diindahkan oleh pihak BRI dalam memberikan bansos tersebut kepada 10 orang yang dituntut LSM Gempar NTB.

“Kesepakatan BRI dan Dinas Koperasi  supaya segera diproses untuk pencairan 10 orang yang diperkarakan,” kata Ikhsan.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Jarot-Mokhlis Beberkan Program Prioritas, Pendidikan dan Kesehatan

Read Next

Pemprov Serahkan Kuasa ke Kejati

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *