Pemkab Lobar Digugat Ahli Waris Lahan

  • Bagikan
F ilustrasi gugatan
ilustrasi

 

LOBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) digugat ahli waris lahan eks SMPN 2 Gunungsari. Karena tak mau menindaklanjuti usulan ahli waris untuk rekomendasi pembangunan perumahan di lahan yang diduga masih bersengketa itu. Gugatan itu pun sudah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditujukan kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Lobar.

 

Sebelumnya, Pemkab Lobar kalah dalam sengketa lahan aset daerah itu dengan ahli waris dalam hal ini I Gusti Bagus Hari Sudana Putra. Pada Putusan Mahkamah Agung (MA) 2017 lalu memenangkan ahli waris dan dilakukan eksekusi pada 2019. Pihak ahli waris pun mengajukan usulan izin pada tahun 2020 hingga tahun 2022 untuk pembangunan kompleks perumahan. Namun Pemkab Lobar tidak kunjung mengeluarkan izin dengan alasan masih ada upaya hukum.

Kuasa hukum ahli waris, Hadi Muchlis mengatakan, kalau gugatan kliennya sudah resmi terdaftar di PTUN Mataram dengan nomor perkara no. 16/G/2022/PTUN.MTR.

“Iya gugatan sudah terdaftar di PTUN Mataram,” ujarnya, akhir pekan lalu (4/4)

Sidang pemeriksaan pendahuluan  rencananya digelar Rabu (6/4). Adapun gugatan yang diajukan ini berkaitan surat penolakan rekomendasi penataan ruang untuk proyek perumahan subsidi yang diajukan oleh pemilik lahan, tanpa ada alasan yang pasti dari Pemkab Lobar.

“Gugatan kami terhadap surat penolakan rekomendasi penataan ruang untuk proyek perumahan subsidi yang diajukan oleh pemilik lahan, tanpa ada alasan yang pasti,” tegasnya.

 

Terkait isi tuntutannya meminta Pemkab Lobar dalam hal ini tim TKPRD yang dipimpin Sekda Lobar agar mengeluarkan rekomendasi untuk penertiban izin dari permohonan pembangunan perumahan yang sudah diajukan sejak tahun 2019 lalu.

Menanggapi kabar gugatan itu, Kepala Dinas PUPR yang juga salah satu anggota TKPRD, I Made Arthadana mengaku belum menerima surat resmi yang dikirim dari PTUN. “Belum ada kita terima, apakah mungkin langsung ke Sekda, sebagai ketua TKPRD,” kata Made, Rabu (6/4).

 

Pemkab Lobar sudah mengeluarkan balasan atas permohonan ahli waris itu. Diakuinya permohonan izin dari pengembang masuk pada 10 Januari 2022. Dari surat itu kemudian dibahas di tingkat TKPRD dan ditetapkan keluar surat penundaan tanggal 24 Januari 2022. Dimana isinya sesuai hasil rapat TKPRD atas permohonan izin itu, tidak bisa ditindaklanjuti lantaran masih adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Pemkab Lobar atas putusan MA. Sehingga TKPRD menganggap lahan itu masih dalam sengketa.

 

“Jadi bukan ditolak, tetapi tidak dapat ditindaklanjuti permohonan izin yang diajukan,” tegas pria berkumis tebal itu.

Lebih lanjut ia menegaskan permohonan izin untuk pembangunan perumahan ditunda, dan tidak bisa ditindaklanjuti. Sehingga ini bukan berarti ditolak, tetapi harus mengikuti proses yang sedang berjalan. “Kita tunggu bagaimana upaya dari bagian aset TKPRD, dan tidak akan berani melangkah jika masih ada hal-hal, ” tegasnya.

 

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H Fauzan Husniadi menegaskan pihaknya masih berupaya menyelamatkan aset di bekas lahan SMPN 2 Gunungsari itu. Langkah PK pun sedang dilakukan. Terlebih ia mengaku lahan itu masih tercatat di neraca aset daerah. “Masih tercatat di buku aset lahan SMPN 2 Gunungsari,” tegasnya. (win)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *