Pecat Kadus Montong Sapah I, PPDI Keberatan

F hearing

IST/ RADAR MANDALIKA HEARING: Massa aksi saat melakukan hearing di kantor Desa Montong Sapah, Senin kemarin.

PRAYA- Gara-gara Kepala Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya memecat Kadus Montong Sapah I atas nama Idham, membuat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Praya Barat Daya berang. PPDI menilai surat keputusan Kades Montong Sapah nomor 06 tahun 2021 tentang pemberhentian sementara perangkat desa tidak memiliki dasar dan diduga melanggar undang- undang.

Massa dari PPDI mendapat massa tandingan dari warga setempat, sehingga diputuskan perwakilan dari masing- masing massa aksi untuk melakukan hearing di ruang kerja Desa Montong Sapah.

“Agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita minta kedua belah pihak menunjuk perwakilan untuk melakukan dialog,” terang Kanit Sabhara Polsek Praya Brata Daya, IPDA I Ketut Budiada.

Dalam hearing tersebut, PPDI menyampaikan alasan pihaknya mendatangi kantor desa.
“Kami dari PPDI datang untuk mengklarifikasi terkait surat pemberhentian sementara kadus,” tegas Ketua PPDI Praya Barat Daya, Danial Hafiz,

Denial menilai pemberhentian tersebut dilakukan tanpa ada kejelasan permasalahan yang bersangkutan. Dengan demikian tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan Mendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di sisi lain juga dinilai bertentangan dengan Perbup nomor 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Pasal 18 ayat 2 sudah diterangkan tindakan kadus yang dapat diberhentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kades Montong Sapah Darbe menjelaskan, bahwa surat tersebut dikeluarkan karena pihaknya sejak lama sudah mendapat laporan banyaknya permasalahan yang melibatkan kadus tersebut. Kades mengkalim memutuskan pemberhetian berdasarkan keinginan bersama atau porum. Selain itu kades juga menjelaskan adanya permintaan sendiri dari yang bersangkutan untuk mengundurkan diri menjadi kepala dusun.
“80 persen menyetujui pergantian Kadus Montong Sapah 1, kami juga punya rekaman dan saksi yang bersangkutan membuat pernyataan pengunduran diri,” katanya.

Kades menegaskan tidak akan mencabut SK yang telah dikeluarkan, menurutnya tindakan yang pihaknya lakukan sudah sesuai aturan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, dia mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum.
“Bila masih merasa keberatan silakan untuk menggugat melalui PTUN,” tantangnya.

Sementara, Camat Prabadra Zaenal Mustakim menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut sudah melalui prosedur dan sepengetahuan pihaknya. Camat menjelaskan permasalahan seperti ini sering terjadi di desa, bahkan sebelumnya pernah terjadi di Desa Kabul dan Desa Ungga. Dia menerangkan agar PPDI tidak bersikap pakum terkeait peraturan yang ada, pihaknya menilai Pilkades merupakan politik tentunya memiliki pengaruh terhadap roda pemerintahan desa.

“Kami dari pemerintahan kecamatan sudah membicarakan dengan kepala desa untuk mencari solusi penyelesaikan masalah ini,” jelasnya.
Camat mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, menurutnya dengan komunikasi yang intens akan memgurangi kecurigaan antar sesama perangkat maupun antara pemerintah desa dengan masyarakat.

“Saya juga punya tugas pengawasan desa agar pemerintahan desa dapat bejalan dengan baik dan mari kita selesaikan permaslahan dengan baik,” pungkasnya.(ndi)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Atensi Aspirasi Pedagang Pasar Masbagik, Komisi III Raker

Read Next

Penumpang Pelabuhan Lembar Naik 200 Persen

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *