Pansus: Pendistribusian Masker Tidak Jelas

F Pansus 1

PRAYA-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Suhaimi menyebutkan. Pendistribusian 2 juta masker oleh pemkab dinilai tidak jelas. Hal ini juga dipertanyakan langsung ke Dinas Koperasi dan UKM yang dipanggil, Kamis kemarin.

Sebelum soal masker, Suhaimi menggali informasi bantuan social (Bansos) yang dieksekusi Dinas Sosial mengingat banyaknya carut-marut yang ditemukan di lapangan. Terlebih mengenai pendataan, mengenai masker yang di eksekusi Dinas Koperasi dan UKM jadi polemic di bawah.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan masyarakat, ” katanya tegas.

Kepala Dinas Sosial Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani mengaku dari semua bansos tetap mengacu pada Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekitar 183.431 KK, dengan total populasi sekitar 579.121 jiwa dengan estimasi sekitar 5000 KK yang tidak tercover Bansos. Mengenai data BDTKS pihaknya mengaku itu adalah hasil dari perbaikan data dari desa dan kelurahan yang dilakukan update setiap satu tahun dua kali bahkan aturan terbaru dilakukan tiga kali.

Namun Sri mengaku, pembagian bansos satu ini menggunakan data 2019 mengingat belum keluarnya data terupdate. “Kami hanya sebagai terminal pengiriman data, selebihnya desa yang eksekusi di bawah,” bebernya.

Sementara, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Loteng, R Muliantoro Basrap menatakan, selama Covid-19 pihaknya hanya melakukan pemantauan dan terus mengawal kepulanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI dan hanya mendapatkan kucuran dana sebesar 17.919.000 dari usulan Rp 54 juta untuk pembelian APD, akomodasi dan konsumsi petugas dalam melakukan pemantauan petugas di bandara dan pelabuhan.

“Dari total PMI berdasarkan data kontrak yang berakhir sekitar 909 orang, namun kepulangan secara resmi sekitar 34 orang, dan pemulangan illegal 364 orang termsuk adanya ABK illegal,” ungkapnya dalam rapat dengan pansus.

Di tempat yang sama, Kadis Koperasi dan UKM Loteng, M Ikhsan menegaskan, pengadaan 2 juta masker diklaim melalui mekanisme. Baik pengadaan dan pendistribusian, dimana sebagai dasar pengadaan Perbup 14 April 2020, terkait wajib masker.

“Angka 2 juta diambil berdasarkan jumlah penduduk  Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 1.047.000 jiwa. Sebanyak 75.000 pcs masker kebutuhan anak, masyarakat 1.973.650 pcs. Untuk komunitas 26.350. Dengan harga pengadaan 5.500. Lombok Tengah merupakan daerah termurah dalam pengadaan masker,” kelit Ihsan.

Ikhsan menambahkan, pemberdayaan UKM dalam pengadaan 2 juta masker anggaran Rp 11 miliar ini bukan untuk penyelamatan UMKM. Tapi, sebagai keselamatan masyarakat, namun pihaknya mengaku sekitar 375 UKM terlibat, dengan jumlah 750.000 masker buatan local. (r2)

1 Review

?s=96&d=mm&r=g
sukiyaki
1

ngegame seru dapat hasil berlimpah

Hanya perlu modal dikit aja kita bisa jadi kaya, gimana caranya yaa...??? buruan dech ke qqharian bikin hati senang kondisi dompetpun tenang.... TAPI jangan lupa join now, kalo mau cepat ikutan kaya...

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Proyek Bypass BIL-Mandalika Telan 1,8 Triliun

Read Next

Pembobol Rumdis Dokter Diciduk

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *