Panggil Bupati, Pansus Tolak Wabup dan Sekda

WhatsApp Image 2020 08 10 at 03.24.50

Dari kanan, Ketua DPRD Loteng, M Tauhid, Ketua Pansus Suhaimi dan Wabup HL Pathul Bahri.

PRAYA-Bupati Lombok Tengah, H Moh. Suhaili FT tidak memenuhi undangan panggilan dari panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD, Senin kemarin. Suhaili pun diwakili oleh Wabup HL Pathul Bahri dan Sekda HM Nursiah. Namun pansus menolak keduanya. Pansus membutuhkan kehadiran bupati.

HL Pathul Bahri mengatakan, pihaknya hanya sebagai perwakilan dan pemenuhan undangan Pansus, dimana dalam hal ini bupati yang diinginkan hadir oleh pansus. Terkait pembahasan secara lansung anggaran Covid-19 , refokusing anggaran, dan mengenai JPS Bersatu.

“Insya Allah Hari Rabu semua akan beres,” singkat Wabup.

Sementara, Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid mengatakan, kedatangan wabup dan sekda mengingat bupati tidak bisa hadir. Bupati memiliki kesibukan lain. Namun, pansus dan pemda sepakat menyelesaikan ini Hari Rabu.

“Mari kita sama-sama berpikir positif  dan akan diselesaikan Hari Rabu,” katanya.

Terpisah, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Loteng, Suhaimi menyampaikan dimana pihaknya menerima ada dua orang utusan bupati. Yakni, Wabup dan Sekda. Mengingat Bupati tidak bisa diwakili, maka pansus melakukan penjadwalan ulang. “Tadi kita langsung telekonfrence, maka tidak ada kesatuan antara sekda wabup dan bupati. Artinya tidak bisa diputuskan utusannya, kan percuma,” tegas politisi PDIP itu.

Suhaimi menyampaikan, Bupati telah menyanggupi penjadwalan ulang pada Hari Rabu. Mengenai mekanisme waktu dan tempat akan dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD.

“Pada saat pemanggilan tadi tidak ada penyampaian apapun, itu semata-mata hanya dalam rangka menghadiri undangan,” katanya.

Suhaimi mengancam, apabila Bupati tidak dapat hadir kembali, pansus akan meminta pelaporan khusus dilakukan dalam sidang paripurna. Dengan catatan Bupati harus bersiap dengan konsekuensi.

Adapun permasalahan pokok yanga akan dipertanyakan yakni, anggaran yang direfokusing dan tidak, kemudian kebijakan masker yang tidak jelas jumlah kebutuhan dan distribusi yang amburadul. Terakir yakni, tentang semrawutnya program JPS pemerintah daerah yang seolah-olah diperpanjang mengingat semakin dekatnya momentum Pilkada (tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pengangguran di Loteng Diprediksi Melonjak, Pemerintah Bisa Apa?

Read Next

Lale Sodorkan Kader Golkar jadi Pendamping

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *