MATARAM – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi dalam penyalurahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mataram kepada Walikota Mataram, Mohan Roliskana, kemarin.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim menyampaikan hasil investigasinya di Kota Mataram sejumlah pelanggaran yang terjadi itu justru dilakukan beberapa Pendamping Sosial Masyarakat (PSM). Bentuk pelanggaran tersebut misalnya adanya PSM yang bertindak sekaligus sebagai e-warong, dan adanya PSM yang menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM (Kelompok Penerima Manfaat), serta praktek pembelian bahan pangan pada tahun 2020 sampai Januari 2021 dilakukan di kantor kelurahan.
“Di beberapa tempat ditemukan adanya paket bahan pangan diantarkan langsung oleh PSM ke rumah masing-masing KPM, serta adanya fakta sejumlah e-warong yang tidak menjual bahan pangan,” ungkap Adhar di Mataram kemarin.
Adhar menjelaskan, syarat pendirian e-warong harus penjual bahan makanan. Selain itu juga ditemukan Agen Bank yang menjadi e-warong tidak dapat menunjukan dokumen penunjukan kerjasama antara Bank Penyalur dengan Agen Bank sebagai e-warong.
Praktek yang terjadi di sejumlah tempat di Kota Mataram ini adalah pelanggaran sejumlah aturan penyaluran BPNT, berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020.
“Jika hal-hal seperti ini dibiarkan maka upaya penguatan sosial ekonomi masyarakat dan agenda membantu usaha kecil menengah selama pandemic Covid 19 akan terganggu,” ungkapnya.
Ombudsman memahami, upaya perbaikan tidak dapat dilakukan kepala daerah saja, namun harus didukung koordinasi yang kuat dengan Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kementerian Sosial. Sebab program bansos BPNT adalah program pusat yang dilaksanakan di daerah-daerah.
Sementara itu, Walikota Mataram, Mohan Roliskana mengaku terbuka atas temuan dalam penyaluran BPNT, siap bekerjasama dan menindaklanjuti LAHP Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB dalam perbaikan pengawasan BPNT selanjutnya. “Kita siap,” kata Mohan.(jho)
