LOBAR – Selama 8 tahun berkiprah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus menujukan komitmennya sebagai lembaga pengawasan pemilu yang independen dan berkesinambungan. Tidak berhenti saat saat tahapan pemilu usai. Bawaslu tetap memikul tanggung jawab sebagai pekerja demokrasi yang terus mengawal hak-hak politik masyarakat secara konsisten diluar tahapan pemilu.
Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami saat peringatan Refleksi 8 Tahun Bawaslu Kabupaten/Kota yang dirangkaikan dengan peluncuran buku terbaru berjudul “Cegah Masalah Jangan Rawat Krisis: Perjalanan Pencegahan Dalam Pemilihan Serentak 2024 Di Lombok Barat”, kamis (20/8).
Buku karya jajaran Bawaslu Lobar ini merangkum rekam jejak, catatan kritis, serta dinamika pengawasan dan pencegahan pelanggaran selama tahapan pemilihan serentak.
“Capaian-capaian ini sebagai refleksi kita untuk menatap Pemilu 2029 yang selanjutnya, supaya kita dapat mengevaluasi apa yang kurang di tahapan atau pemilu-pemilu sebelumnya. Capaian inilah yang kita harapkan sebagai refleksi untuk menjadi acuan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat ke depan, sehingga paling tidak bisa lebih baik dari sebelumnya,” ujar Rizal kepada awak media selepas acara.
Salah satu fokus utama Bawaslu Lobar pengawasan dan pengawalan terhadap pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Dianggap krusial, menjamin hak pilih warga negara tetap terlindungi dengan baik.
“Pekerjaan demokrasi ini tidak hanya berdasarkan tahapan, tetapi juga non-tahapan, termasuk di dalamnya edukasi terhadap pemilu dan merawat pemutakhiran data pemilih yang berlaku ke depan,” jelasnya.
Peluncuran buku “Cegah Masalah Jangan Rawat Krisis” menjadi manifestasi upaya mendokumentasikan seluruh proses pengawasan di lapangan. Buku tersebut mencatat perjalanan spiritual dan profesional jajaran pengawas menghadapi berbagai tantangan demokrasi di daerah.
“ Ini mengingatkan kami kembali bahwa perjalanan pengawasan di lapangan tidak hanya dalam bentuk pengalaman pribadi, tetapi kami tuangkan dalam bentuk buku sebagai bahan refleksi bagaimana persoalan-persoalan di Lombok Barat pada tahapan selanjutnya bisa dijadikan acuan,” jelas Rizal.
Pihaknya berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, media, dan pemangku kepentingan (stakeholders). Kepercayaan publik menjadi modal utama bagi lembaga pengawas menjalankan fungsinya secara independen dan akuntabel.
“Ke depan, kami berharap dapat dukungan dari masyarakat, stakeholder, dan publik tentunya. Bagaimana kemudian kepercayaan publik ini melihat pekerjaan kami tidak hanya sebelah mata, tetapi melihat secara keseluruhan bagaimana lembaga ini hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” ungkap Rizal.
Ia menekankan menjaga demokrasi agenda jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Harapan kami, Bawaslu tetap menjadi lembaga yang independen, dapat diandalkan, dan bersama-sama masyarakat menjaga demokrasi serta pemilu ke depan agar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik,” pungkasnya. (Win)