Dewan NTB Sebut, Pencegahan Covid-19 Seperti Sandiwara

Swab 1

DOK/RADAR MANDALIKA CEK: Seorang petugas kesehatan saat melakukan swab kepada salah seorang ASN di Kota Mataram.

MATARAM – Pencegahan Covid-19 di NTB dituding wakil rakyat tidak jelas. Pemprov dilihat hanya sibuk memparkan jumlah kasus yang meningkat setiap hari, yang meninggal atau juga yang telah sembuh. Sementara aspek pencegahan yang dilakukan dilihatnya tidak beres. Penerapan Perda Nomor 7 tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyakit Menular yang mewajibkan memakai masker hanya semangat diawal awal saja.

” Laporannya (Satgas) naik terus angka Covid-19 ini. Covid-19 terus naik. Kenapa ada penularan cepat karena pencegahan yang tidak jalan,” sentil Anggota Komisi V DPRD NTB, Bukhori Muslim, Senin kemarin.

Dijelaskannya, banyak ditemukan mobil operasional Satgas Covid-19. Itu pun hanya mampang saja. Tidak ada upaya penjagaan Prokes kesehatan. Malah di mobil itu yang ada hanya sopir saja. Bukhori meyakini mobil Satgas itu memakai dana pemerintah.
“Terus mana yang dikatakan serius atasi pencegahan penularan. Itu (mobil) pakai anggaran. Tapi hasilnya mana ayok,” tanyanya.

Berikutnya, sekolah diliburkan kecuali kelas III yang akan mengikuti ujian. Sementara Mall, tempat-tempat hiburan dibuka bebas. Di tempat keramaian itu masyarakat bisa beraktivitas leluasa. Malah banyak ditemukannya tidak memakai masker.
“Satgas kemana,” tanyanya.

Menurut Politisi NasDem itu, biar lebih adil sebaiknya sekolah dibuka semua. Justru bagaimana di sekolah siswa/i mendapatkan edukasi mengenai Covid-19 yang bisa dibawa ke rumah masing-masing. Selama ini belajar daring hanya membuat siswa stres. Banyak libur di rumah justru bikin warga semakin susah.

Bukhori menuturkan, harus ada kajian dan langkah konprehensif yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi Covid-19 ini. Para ahli dilibatkan duduk bersama seperti apa pola penanganan yang efektif.

“Satgas masih lemah dalam pencegahan,” kritiknya.

Penanganan Covid-19 itu dilihatnya tidak sejalan dengan anggaran yang digelontorkan pemeirntah. Bisa dibayangkan tahun lalu saja dana refocusing mencapai Rp 925 miliar untuk tiga jenis kegiatan yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemilihan Kesehu dan pemilihan ekonomi. Itu pun tidak jelas hasilnya.

“Lalu kemana uang itu. Bagaimana pengelolaaannya? Pemulihan ekonomi nya gimana, sampai sekarang nggak jelas kok,” tegas politisi asal Lotim itu.

Dampak Covid-19 ini semua tidak jalan. Ekonomi tersendat, pembangunan tidak jalan dengan baik, mata pencaharian orang juga terbatas. Malah segala sesuatu dijawab kondisi Covid-19. Anggaran daerah banyak tersedot yang katanya untuk penanganan Covid-19. Bisa dibayangkan satu orang yang positif butuh Rp 146 juta untuk biaya penanganannya.

“Makanya pemerintah perlu mengambi langkah lebih dalam menyikapi Covid-19 ini. Satgas Covid-19 perlu melakukan tindakan lebih komprehensif. Jangan setengah setengah. Ini kok seperti sandiwara saja. Hanya menjelaskan berapa mati berapa positif,” paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD NTB lainnya, Akhdiansyah melihat
Covid-19 ini menajdi momentum yang menguntungkan bagi beberapa kelompok.
“Saya melihat Covid-19 ini berpotensi mencari keuangan oleh kelompok yang bergerak di dunia kesehatan. Contoh ada “bisnis” rapid dalam tanda kutip. Belum lagi ada oknum-oknum yang lainnya,” kata Akhdiansyah di tempat yang sama.

Dia mencontohkan pengalaman rapid di bandara tidak ia lihat ada penumpang yang positif atau hanya reaktif. Seakan rapid itu hanya formalitas yang dilakukan dalam rangka menjalankan “bisnis” rapid tersebut.

Belum lagi kegiatan vaksinasi. Di tahun ini ada sekitar 8 persen dana APBD atau Rp 45 Miliar untuk membeli vaksin se NTB.
“Pertanyaannya uangnya ditarik kemana, siapa yang kelola, sepereti apa pengelolaannya. Pertanggungjawaban seperti apa,” tanya politisi PKB itu.

Mereka juga bertanya mana vaksin yang dikirim oleh pusat dan mana vaksin yang dibeli oleh pemerintah melaluinya dana APBD. Selama ini semua pertanyaan itu belum ada yang bisa terjawab.
“Makanya banyak hal lah yang perlu dievaluasi di masa Covid-19 ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemprov NTB justru menyangkal tidak melakukan upaya pencegahan. Strategi tiga T, Test, Treat dan Trac adalah upaya melakukan pencegahan untuk meminimalisir penularan. Berikutnya imunisasi vaksinasi juga menjadi bagian upaya penting dalam mencegah virus Covid-19. Tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat yaitu dengan menerapkan tiga M, Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci tangan.

“Ini kerja bersama sinergi pemerintah dan masyarakat , pencegahan lebih baik daripada mengobati. Vaksinasi juga bagian dari upaya perlindungan kepada masyarakat untuk memutus mata rantai Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian,” ungkap Kadis Kesehatan NTB, dr L Hamzi Fikri dikonfirmasi terpisah. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pekerja Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Bayan

Read Next

Ombudsman Serahkan Hasil Investigasi ke Mohan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *