“Nakal” Sepuluh ASN Pemprov Disanksi

F Sekda NTB

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Lalu Gita Ariadi

MATARAM – Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi menyebutkan ada sepuluh ASN Pemprov NTB telah diberikan sangksi. Sebab terlibat dalam politik praktis (nakal, red). Mereka pun langsung direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberikan sanksi. Dari jenis pelanggaran yang dilakukan mereka ada yang disanksi disiplin sedang dan sanksi moral.

“Ada surat dari KASN merekomendasikan mereka yang terlibat dalam Pemilukada 2020, jumlahnya sepuluh dan sudah kita tindaklanjuti dan sudah kita laporkan,” ungkap Sekda NTB, kemarin.

Pengajuan sanksi tersebut berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu NTB beberapa waktu yang lalu yang disampaikan ke KASN. KASN lalu menurunkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh kepala daerah yaitu, dalam hal ini gubernur.

Sekda menyebutkan, sepuluh ASN itu, satu orang di BPKAD yaitu adik dari gubernur NTB, Dewi Noviany yang saat ini sudah menjadi calon wakil Bupati di Sumbawa, di Bakesbangpol satu orang yaitu, HL Normal Suzana yang gagal menjadi calon wakil Bupati di Lombok Tengah.

Sementara itu di DP3AKB yaitu, Selly Putu Andayani yang saat ini sebagai calon Walikota Mataram hanya mendapatkan sanksi pernyataan terbuka saja dan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Lalu Saswadi yang saat ini sudah menjadi calon Bupati Lombok Tengah jalur independen.

Sementara itu satu orang ASN di Dinas PUPR yang merupakan pengawas jalan di Pulau Sumbawa. Dia terlibat dalam politik praktisnya di Dompu. Di bawah Dikbud NTB yaitu satu orang pengawas di salah satu SMA, satu orang TU sekolah menengah Atas dan sisanya merupakan guru.

“Mereka dikenakan sanksi sedang yaitu penundaan gaji berkala selama satu tahun dan dikenakan sangsi moral ada pernyataan permohonan maaf terbuka yaitu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,” ucap Sekda.

Sekda menegaskan, di tengah situasi Pilkada saat ini Bawaslu tentu akan melakukan pengawasan terkait netralitas ASN. Ia pun juga mengimbau agar ASN selalu mengedepankan sikap netralnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir merincikan yang mendapatkan sanksi penundaan gaji berkala itu hanya tiga orang yaitu, Dewi Noviany, Normal Suzana dan Pengawas Jalan PUPR pulau Sumbawa. Tujuh lainnya semuanya menerima sanksi pernyataan terbuka saja.

Nasir mengatakan, para ASN yang mendapatkan sanksi disiplin itu bukan saja akan ditunda gaji berkalanya selama satu tahun  namun untuk seterusnya. Pasalnya mereka semua sudah pensiun alias semuanya sudah menyatakan mundur diri dari jabatan ASN nya.

“Jadi tidak bisa lagi kita tunda karena udah pensiun,” katanya.

Nasir mengatakan untuk Selly Putu Andayani tidak dikenakan sanksi penundaan gaji berkala. Sanksi yang didapatkan sama ringannya dengan PNS dibawah Dikbud hanya menyampaikan surat terbuka permintaan maaf saja.

“Semua jenis sanksi itu ditentukan oleh KASN,” katanya.

Pada dasarnya begitu Pemprov menerima surat dari KASN paling lambat 14 hari harus sudah dijawab.

“Dan itu sudah kami lakukan tindaklanjuti,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Satu Komando, Gagak Hitam Siap Menangkan PAS

Read Next

Wagub Bedah Seluk-beluk Penanganan Stunting di NTB

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *