Kasi Kelembagaan Disdik Sudah Disanksi

F Ilustrasi

Ilustrasi

PRAYA –  Diam-diam Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menerbitkan rekomendasi untuk Kepala seksi (Kasi) Kelembagaan  Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Makbul Ramen, beberapa waktu lalu. Rekom itu pun sudah ditindaklanjuti Bupati H Moh. Suhaili FT untuk diberikan sanksi kepada Makbul.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah, Moh Nazili mengatakan, terkait rekom yang dijatuhkan KASN awalnya kepada dua orang ASN, sudah dilaksanakan oleh BPK dalam hal ini bupati.

Sementara, rekom yang diterbitkan KASN diberikan untuk satu ASN saja. Satu ASN lagi setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti melakukan pelanggaran netralitas sebagai ASN. Ditanya siapa ASN satunya lagi ? Nazili merahasiakan identitasnya.

“Untuk satu orang selain Pak Makbul Ramen tidak masuk dalam kasus pelanggaran netralitas ASN. Kita juga tidak boleh mengekspose data maupun penjelasan terkait tak dijatuhkannya sanksi kepada ASN tersebut, karena saat setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait kasus ini nyatanya terbukti,” ungkapnya pada Radar Mandalika,Rabu, (4/11) kemarin.

Untuk Makbul Ramen sendiri, diberikan sanksi berupa pernyataan terbuka terkait pelanggaran netralitas ASN yang dilakukannya. “Sudah kita jatuhi sanksi, jadi rekomendasi dari KASN adalah sanksi moral berupa pernyataan terbuka, dan itu sudah dipenuhi pak Makbul,” bebernya.

Nazili mejelaskan, banyak pihak yang mengira jika rekomendasi ASN yang masuk ke KASN, sanksi yang dijatuhkan itu berupa pemecatan. “Jadi tidak sesangar itu, kalau pemecatan itu jika terbukti mereka melakukan pelanggaran berat baru kena sanksi pemberhentian. Kan ada prosesnya juga,” sebutnya.

Katanya, KASN juga melakukan pengkajian terkait pelanggaran yang ditemukan, dan tidak serta merta langsung menjatuhkan sanksi berat. Minimal ada peringatan dulu seperti yang dijatuhkan terhadap kasus Makbul. Kecuali memang si ASN ini fulgar melakukan ajakan secara masif dan terstruktur , kemungkinan bisa disanksi tegas. Menurutnya, jarang juga KASN memberikan sanksi berat seperti pemberhentian. Untuk kategori sanksi berat itu juga berbagai macam, tidak hanya pemecatan. Bisa saja penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian secara hormat dan tidak hormat.

Dirinya menjelaskan, terkait adanya pihak yang tidak puas terkait sanksi yang ada saat ini, ia menerangnya bahwa sanksi tersebut datangnya dari KASN dan pemerintah daerah hanya sebagai eksekutor atas rekomendasi yang dijatuhkan.

“Kita hanya menjalankan apa yang menjadi rekomendasi KASN,” pungkasnya.(buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Realisasi Investasi di NTB Lampaui Target

Read Next

Sumbangan Maiq-Meres Nol, Ziadi Terbesar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *