MATARAM – Anggota DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi menilai kehadiran kejuaraan dunia motocross (MXGP) yang akan dilaksanakan di Samota tanggal 24-26 Juni 2022, dipastikan memberikan dampak besar kepada masyarakat khususnya yang bermukim di Pulau Sumbawa.
“Kehadiran event dunia itu menjadi momen kebangkitan baik itu dari sisi pergerakan sektor pariwisata, perekonomian, jasa transportasi, perhotelan/penginapan, kuliner atau UMKM dan lainnya akan ikut bergerak semua sehingga pasti berdampak,” terang Sambirang, pekan kemarin.
Dia menyatakan, ajang MXGP ini akan mendorong sektor-sektor lain juga ikut terdorong dan beradaptasi dengan momentum tersebut.
“Jadi kalau ada salah satu momentum ekonomi yang berkelas dunia otomatis akan diikuti oleh pergerakan sektor-sektor yang lain,” ucap Sambirang Ahmadi.
Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat tersebut mengumpamakan, di mana ada kumpulan manusia, maka tentu pasti membutuhkan hal lainnya. Contoh seperti makan dan minuman pada saat event berlangsung. Kemudian soal penginapan dan lain sebagainya.
“Otomatis bergerak dengan sendirinya,” yakinnya.
Ketua Komisi III DPRD NTB itu mengaku bahwa saat ini di Sumbawa sedang dalam proses pemantapan terkait kesiapan menjelang MXGP di Samota.
Tak hanya itu, berdasarkan pengamatannya sejauh ini, Pemda Sumbawa juga terus melakukan berbagai ikhtiar demi terlaksana dan mensukseskan MXGP ini.
Informasi diperolehnya berkaitan dengan lahan dikawasan Samota yang disiapkan itu mencapai 40 hektare. Bahkan, sejauh ini relatif tidak ada masalah persoalan lahan.
“Karena pemilik lahanpun senang kalau lahannya digunakan untuk event MXGP,” kata Sambirang.
Berbagai harapan sempata mencuat. Dimana kedepan lahan ini diharapkan bisa menjadi lahan pemerintah. Oleh karenanya, Pemda dirasakan perlu melakukan konsolidasi anggaran sehingga bisa mengakuisisi lahan milik masyarakat sebagai lahan pemerintah.
“Apabila kedepan lahan itu telah jadi milik pemerintah, akan banyak hal positif nantinya yang akan dirasakan. Terutama support langsung dari pihak pusat,” ujarnya.
Meski demikian, Sambirang mengaku belum mengetahui secara pasti berapa nilai perhektarenya lahan dikawasan tersebut kalaupun nantinya akan dibayar oleh pemerintah.
“Kita belum tahu nilai apraisalnya disekitar itu. Tapi, kalau misalnya satu hektare asumsinya Rp1 miliar berarti kurang lebih Pemda harus menyiapkan anggaran Rp40 miliar,” terangnya.
Namun demikian, jauh dari itu kata Sambirang, MXGP harus terus berlanjut layaknya event MotoGP di Lombok. Bila perlu MXGP dapat masuk dan ditetapkan dalam kalender tahunan. Dengan masuknya MXGP dalam kalender tahunan, diyakini akan memberikan dampak besar secara berkelanjutan kedepannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Ridwan Syah mengatakan persiapan menyambut even MXGP itu membutuhkan setidaknya Rp 30 Milyar lebih yang dialokasikan untuk mempertebal aspal run away bandara juga kebutuhan pemeliharaan infraatruktur jalan pendukung.
“Pak gubernur sudah ada persetujuan dengan Menhub (Menteri Perhubungan) menyiapkan angggaran sekitar 30 Miliyar untuk mempertebal perkerasan runway (bandara),” ungkap Ridwan Syah terpisah.
Menurut Ridwan, MXGP merupakan event internasional tentu ada syarat-syarat khusus dalam pembenahan infrastruktur.
“Yang sudah nyata itu adalah kebutuhan mengangkut para pembalap, kru pembalap. Minimal bandara itu harus mampu di darati oleh pesawat sejenis Airbus atau boeing 737,” katanya.
Menhub sebelumnya memberikan pilihan dalam pembenahan bandara untuk memperlancarkan akomodasi yaitu memperpanjang run away atau mempertebal aspal.
“Klau memperpanjang Runway itu tentu perlu waktu lama perlu pembebasan lahan. Sedangkan acara ini (akan berlangsung) bulan Juni pilihan yang paling masuk akal itu adalah mempertebal pengaspalan. Dan itu pengerjaannya cepat. Ketebalan pengaspalan ini akan ditambah lima sentimeter,” jelasnya.
Dijelaskan Ridwan, meskipun bandara tersebut tidak diperpanjang namun bisa di darati pesawat sejenis Airbus atau boeing 737 meski tidam full kapasitas.
“Mislanya kalau penumpangnya 200 hanya bisa diisi 60 atau 80 persen nah itu sudah cukup, nah itu untuk (perbaikan jalur) udaranya. Daratnya juga kita sekarang tengah membenahi pelabuhan kayangan, Pototano jadi soal transportasi infrastruktur yang dibutuhkan penguatan atau pengembangan bandara,” jelasnya.
Pengerjaan bandara tersebut rencanannya akan dimulai paling lambat awal April dan dikerjakan paling lama satu bulan.
Selanjutnya menganai infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan menuju lokasi dilihatnya sudah bagus. Yang dibutuhkan hanya pemeliharaan saja.
“Pemeliharaan memang kewajiban pemerintah. Sama saja dengan sirkuit Motogp. Sirkuit itukan punya ITDC kita pemerintah kan bikin Bypass dan itu nggak masalah,” katanya.
Dijelaskannya juga perbedaan persyaratan MotoGP dengan MXGP ini berbeda jauh. MXGP olahraga petualang. Para rider tidak terlalu mensyaratkan infrastruktur yang bagus. Yang penting ketersediaan air bersih dan tempat menginap layak. Sebab pada even tersebut akan mendatangkan sekitar 100 ribu orang.
“Tentukan butuh air bersih tempat tidur dan makan minum. Itu (semua) kan tidak seketat persyaratan pembalap pembalap MotoGP. Kita sudah data hotelnya kalau kurang ya modelnya menggunakan camping area. Sudah ada tempatnya disiapkan pemerintah,” terangnya.
Ridwan Syah memastikan tidak ada alokasi dana APBD untuk perhelatan MXGP tersebut. Pembangunan Sirkuit dibuat oleh sponsor tidak ada kegiatan ini dibuat. Kalaupun ada dari anggaran daerah itu hanya untuk pemeliharaan yang memang tugasnya pemerintah.
Saat ini, lanjutnya Pemprov NTB dan pihak penyelenggara tengah menyelesaiakn kontrak kegiatan MXGP.
“Kita sedang mefinalkam dengan pihak penyelenggaranya namanya PT Star Talenta Indonesia. Dalam kontaraknya akan jelas apa spesifikasi persyaratan yang diminta oleh pihak Penyelenggara yakni Infront,” ujarnya.
Dikatakannnya juga saat ini dalam masa masa penentuan. Pihak infront akan turun ke lapangan untuk melihat persiapan NTB. Pihak Infron mau melihat lahannya apakah memenuhi syaratnya atau tidak kemudian melihat akomodasi dan transportasi. (jho)