MATARAM – Dinamika perebutan posisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD NTB masih sengit. Komunikasi antar petinggi partai diluar fraksi PKS dan Nasdem terus dilakukan. Berdasarkan jadwal Badan Musyarah (Banmus) DPRD NTB besok (hari ini, red) akan berlangsung dua paripurna sekaligus yaitu, Rapat Paripurna dalam pemilihan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB dan Rapat Paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan AKD.
Yang menjadi pertanyaan, masihkah tujuh fraksi ini kompak akan ‘memboikot’ fraksi yang mengusung pemerintahan Zul-Rohmi?
Informasi yang didapatkan Radar Mandalika, Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar dan Ketua DPW PPP NTB, Muzihir melangsungkan pertemuan tertutup bersama gubernur dan wakil gubernur (Zul-Rohmi), beberapa hari yang lalu.
Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Muh Akri membenarkan adanya pertemuan tersebut namun pertemuan itu atas sepengetahuan fraksi. Pertemuan tersebut diklaimnya sebatas silaturrahmi biasa. Tidak terjadi deal-deal, apalagi untuk komposisi AKD. Akri juga membantah pertemuan tersebut indikasi PPP membelot dari kesepakan kolasi bersama.
“Ndak ada yang membelot. Siapa yang membelot,” tegas Akri, Jumat pekan.
Posisi ketua fraksi dalam urusan komposisi AKD juga sangat menentukan. Terlebih dirinya juga selaku Sekretaris Wilayah DPW PPP NTB. “Kan saya ketua fraksi di sini,” tegas Akri singkat.
Hal yang sama juga ditegaskan ketua Fraksi PAN DPRD NTB, Hasbullah Muis dimana keputusan mayoritas fraksi diluar PKS dan Nasdem masih sama seperti kesepakatan awal. Sayangnya Konco sapaanya justru membantah adanya pertemuan PAN bersama gubernur dan wakil gubernur yang berlangsung, Kamis malam pekan lalu itu.
“Ndak ada pertemuan pertemuan itu,” tegasnya.
Konco menegaskan posisi ketua Fraksi penentu komposisi pembagian AKD. Termasuk fraksi mana yang akan memimpin koalisi.
“Ketua fraksi penentu disini (kantor dewan),” katanya.
Konco menegaskan mayoritas fraksi selain PKS Nasdem sudah komit dengan kesepakatan awal. Dimana sejumlah skema siapa yang akan duduk di setiap komisi dan Badan Badan telah disepakati bersama.
“Masih sama skema seperti awal,” katanya.
Ketua Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani juga membenarkan adanya pertemuan pimpinan ketua Parpol bersama gubernur dan wakil gubernur, namun lagi-lagi PKB berdalih bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturrahmi biasa. Tidak ada kaitannya dengan AKD.
“Memang benar ada pertemuan itu. Semua pimpinan partai diundang tapi berhubung saya ada kegiatan lain jadi saya ndak datang. Yang datang PAN dan PPP,” bebernya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengatakan pihaknya tetap berharap pimpinan fraksi maupun Parpol tetap bisa menjaga kekompakan, kebersamaan dan keseimbangan kekuatan fraksi di DPRD NTB.
“Artinya jangan ada yang ditinggalkan. Seolah-olah tidak butuh orang lain,” sentil Sambirang.
Fraksi PKS pada dasarnya tidak ngotot -ngotot juga harus mendapatkan kursi pimpinan komisi. Yang penting bagaimana tetap menjaga kebersamaan.
Sambirang mengatakan otoritas kewenangan komisi saat ini sudah sangat terbatas. Tidak seperti periode sebelumnya. “Intinya kebersamaan,” ucapnya.
Diakuinya dinamika sampai saat ini masih berlangsung dinamis. Belum mengetahui persis komposisi AKD yang disepakati tim koalisi termasuk apakah PKS tetap akan ditinggalkan.
“Kita lihat aja besok (pagi),” katanya.(jho)