Mahalli Disebut Gagal Pimpin Demokrat NTB

F Junaidi demokrat

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA DARI KANAN: Junaidi Kasum dan TGH Mahalli Fikri.

MATARAM – Kepemimpinan Ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri mulai digoyang. Tidak main-main, sorotan muncul dari orang dalam partai besutan SBY itu.

Mahalli dinilai gagal memimpin partai Demokrat itu. Buktinya dari Pilkada serentak 9 Desember lalu, paslon yang diusung di tujuh kabupaten kota “keok”. Parahnya, di KLU sendiri Demokrat mengusung petahanan namun tidak berhasil.

“Saya garis bawahi gagal memimpin,” kata tegas Koordinator Devisi Perhubungan dan Informatika DPD Demokrat NTB, Junaidi Kasum kepada media, kemarin.

Selain gagal, Demokrat justru berada di nomor buntut. Sehingga hal ini dilihatnya Demokrat dalam kondisi terpuruk. “Tolak ukur keterpurukan itu tidak ada satu pun calon diusung jadi pemenang. Apalagi di Sumbawa Barat di nomor buntut. KLU dia incumbent kalah lagi. Ini sebuah tanda tanya besar,” sentilnya.

Dia lalu membandingkan kepempimpinan Mahalli di Demokrat dengan ketua sebelummya, hasil Pileg 2019 lalu justru di DPRD NTB tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan. Demokrat berada di suara ke empat setelah PKS.

“Kami prihatin melihat Demokrat saat ini,” katanya.

“Bukan saya aja yang katakan gagal, tapi teman-teman lain juga berpendapat sama,” sambungnya.

Melihat kondisi Demokrat saat ini, dia pun sudah membangun sinyal dengan DPP Demokrat untuk memipin Demokrat NTB. Bahkan Junaidi mengaku sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum Demokrat, AHY. Mengingat harusnya Musda Demokrat akan berlangsung di 2022, namun oleh DPP akan dimajukan di 2021. Dalam memimpin partai menurutnya, siapa saja berhak.

“Maka DPP melihat hal ini, sehingga siapa teman teman mau maju disilakan,” katanya lagi.

Pria yang juga seorang pengusaha itu mulai membuka alasan maju memimpin Demokrat. Junaidi beralasan karena cinta dengan partai,  Demokrat tidak boleh hilang dari peredaran partai besar, Demokrat merupakan partai Kader.

“Semangat saya karena ada keterpurukan di DPD dan DPC kita ingin benahi. Sebagai ketua harus mampu mengelola management sebab tidak jauh beda dengan sebuah perusahaan,” katanya.

Hal lain yang cukup keras disoroti Junaidi yaitu, sikap Fraksi Demokrat yang akan mengajukan hak interpelasi ke pemeirntah. Padahal Demokrat merupakan partai pengusung Zul Rohmi bersama PKS 2018 lalu. Ia pribadi sangat prihatin terlebih pada wakil rakyat Fraksi Demokrat itu mengklaim telah mewakili pengurus DPD Demokrat. Padahal di intenal partai, Mahalli tidak pernah mengajak pengurus lain berkoordinasi.

“Demokrat partai pengusung Zul Rohmi. Maka Demokrat punya kewajiban mengawasi pemeirntahan Zul Rohmi. Bukan menjadi oposisi,” sentilnya lagi.

Junaidi mengatakan, jangan hanya karena persoalan pribadi lantas membawa nama nama partai. Apalagi Mahalli terkesan “bertopeng” menyembunyikan kegagalannya dalam memimpin partai. Memang hak interpelasi itu hak Dewan. Tapi kembali lagi Demokrat sebagi pengusung harusnya membangun komunikasi terlebih dahulu baik ke pada Pengurus internal maupun kepada Zul-Rohmi sebelum mengambil sikap mengajukan hak interpelasi. Dalam hal ini ia melihat Mahalli Gagal membangun komunikasi yang baik.

“Ini sejarah masak dia jadi pengusung namun oposisi. Pengurus DPD segera benahi diri, baik DPC maupun DPD nya. Hari ini seolah olah kalau merasa tidak nyaman dorong interplasi lah apa lah,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri justru bertanya Junaidi Kasum itu siapa ? di Demokrat dia kemana apa kontribusinya kepada partai ?

” Siapa dia ? Jadi apa dia di Demokrat ? Selama ini kemana dia ?” tanya Mahalli.

Pria yang juga ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB itu menegaskan yang berhak menilai sukses atau gagal DPD itu adalah DPP dan DPC ini dari sisi aturan). Kalau dari sisi moral penilaian tentu oleh masyarakat. Mahalli pun meminta agar menanyakan kepada Ketua DPC dan DPP.

“Apa DPD PD NTB gagal atau tidak dan dalam hal apa karena mereka yang faham dan ngerti perkembangan perjuangan politik PD,” kata Mahalli berang.

Mahalli tidak mau disalahkan terkait gagalnya dalam Pilkada serentak 9 Desember lalu. Dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah DPC kabupaten kota.

Rencana Junaidi mau memipin Demokrat justru ditantang Mahalli.”Silakan kalau dia bisa ! Silakan dia ikut Musda,” tantangnya.

“Suruh dia (Junadi) maju dengan cara yang elegan, tidak mendiskreditkan orang lain supaya masyarakat memandangnya positif dan layak menjadi pemimpin,” sindirnya.

Mahalli lalu menjelaskan Musda itu masih jauh, aturannya saja saat ini sedang dibuat. Sesudah selesai lalu disosialisasikan baru dilaksanakan. Siapa saja yang maju itu hak setiap kader tetapi Mahalli meminta bersabar menunggu aturan main.

“Sehingga jangan sampai dia belum apa – apa lalu kalah dan bahkan tidak bisa jadi calon, he he he,” katanya.

Terkait sikap hak interpelasi itu Fraksi PD bukannya tidak konsultasi dengan partai dan sudah dirapatkan dengan pengurus harian. Memang Junaidi Kasum  tidak ikut rapat karena dia bukan pengurus harian. Junaidi yang tidak setuju atau menolak PD mengajukan hak intrpelasi karena Junaidi Kasum tidak faham maksud dan makna interpelasi.

“Apa dia faham maksud dan maknanya ? Apa pula haknya ? Siapa dia?. Dengan mengajuan hak interplasi itulah PD NTB menunjukkan tanggung jawab moralnya sebagai pengusung utama Zul-Rohmi,” katanya.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dfart UU Pemilu Masih Digodok di Pusat

Read Next

Pendemo Sampaikan Belasan Tuntutan ke AMNT

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *