Larang Wartawan, Dewan Pers : Bisa Dipidana

f M Agung

BUYUNG/RADAR MANDALIKA M Agung Dharmajaya

Buntut Larangan Wartawan Liput Debat Publik Perdana Loteng

PRAYA – Menghalangi tugas wartawan diduga dilakukan KPU Lombok Tengah pada debat public perdana calon Bupati/Wakil, dua pekan lalu. Direspons Dewan Pers.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, M Agung Dharmajaya kepada wartawan Radar Mandalika di Praya menegaskan, peliputan terkendala pandemi tentu semua elemen harus bersepakat, dan sebagai wartawan musti menghormati kondisi yang ada. Namun, persoalan saat ini malah wartawan tidak diberikan akses melakukan hak jurnalistik di Lombok Tengah.

Ditegaskannya, jika dalam aturan ada batasan jumlah orang yang masuk, mestinya minimal seperempat dari jumlah orang yang diberikan akses masuk itu media.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, saat KPUD Loteng mengeluarkan aturan apakah ada dalam aturan tersebut kalimat yang mengatakan bahwa wartawan tidak boleh meliput. Kalau aturan terkait pembatasan karena covid-19 wartawan harus sepakat, namun pertanyaan saat ini kenapa hanya satu media yang diberikan akses mendapat informasi debat public ?

“Jadi KPUD Loteng harus bisa menjelaskan, apakah dalam aturan tersebut, ada redaksi atau poin terkait wartawan tidak boleh meliput. Karena kebijakan keluar dari penyelenggara,” ungkapnya, Sabtu kemarin.

Agung mengatakan, KPU juga harus tahu, debat ini seharusnya dapat dipublikasi secara menyeluruh. “Semua orang musti tau dan dengar, kalau hanya TVRI saja yang diberikan akses akan menjadi kecurigaan tersendiri kenapa KPU menganaktirikan media lain,” sebutnya.

Agung juga bertanya, apakah KPU pernah melakukan pelelangan terhadap media mana yang akan dijadikan sebagai penyalur informasi dikegiatan debat kemarin ? “Kalau KPUD Loteng menunjuk TVRI tanpa memberikan hak yang sama kepada seluruh media, maka itu akan menjadi masalah. Jadi terlalu gegabah KPUD mengambil keputusan seperti ini,” terangnya.

Wartawan juga musti mengingatkan KPUD terkait hak dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Ketika KPUD menghalangi dengan alasan tidak jelas, maka hal tersebut akan menjadi persoalan pidana nantinya untuk KPU. Dasarnya apa, tentu undang-undang Pers.

“Kalaupun KPUD memberikan larangan, mustinya ada alternatif lain. Namun, rekan wartawan saat ini mengeluhkan tidak ada solusi terkait bagaimana agar wartawan dapat melakukan hak jurnalistik mereka pada saat debat kemarin,” katanya.

 “Ini kan press rilis ngak ada, konferensi pers nga ada. Jadi bagaimana wartawan bisa dapat berita,? tanya Agung.

“Kalau ketua KPUD Loteng dikonfimasi saja lama bagaimana mau buat berita, wartawan saja dimediasi setelah tiga hari saat persoalan itu berlarut. Kan sudah basi namanya,” sambungnya.

Dalam hal ini, wartawan musti segera meminta KPUD, apakah ada aturan yang mengatakan wartawan tidak boleh melakukan peliputan di acara debat kemarin. “Setahu saya ngak ada dalam aturan covid-19, sekelas kegiatan Menko dan Kementrian saja hanya dilakukan pembatasan bukan pelarangan,” ungkap orang Dewan Pers ini.

Maka dari itu, Agung atas nama Dewan Pers sangat prihatin dengan kondisi rekan wartawan di Lombok Tengah terkait pelarangan itu.  “Kami sangat perihatin,” katanya.(buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Selly Temui Warga Korban Kebakaran

Read Next

30 Hektare Bukit Anak Dara Terbakar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *