KPU Loteng Antisipasi Pemilih Illegal

F Ketua KPU Loteng

L Darmawan

PRAYA –  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah, L Darmawan menegaskan, beberapa permasalahan yang sering muncul di momen pemilu. Yakni, adanya temuan pemilih illegal yang ditemukan di wilayah perbatasan. Termasuk pemilih ganda. Ada juga contoh kasus perubahan status pemilih meninggal dunia.

“Jadi semisal petugas sudah yakin pemilih tersebut meninggal dunia, silakan konfirmasi kadus ataupun tetangga, tanpa harus ada surat keterangan. Kemudian contoh kasus perubahan status pemilih yang berubah menjadi ASN atau Polri, petugas nantinya meminta keterangan dari pemilih, untuk dapat mencoret data mereka pada saat proses pencocokan dan penelitian (coklit),” ungkapnya pada Radar Mandalika.

 Darmawan menjelaskan, jadi sebelum masuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), mereka sudah mempunyai status jelas dari hasil coklit. “Beda halnya dengan verifikasi faktual (verfak), kalau verfak harus mengkonfirmasi data pemilih tersebut untuk mendapat syarat dukungan,” jelasnya.

Darmawan menambahkan, untuk coklit sendiri sebenarnya cukup menunjukan KTP-e atau surat keterangan dan kartu keluarga (KK). Masalahnya saat ini tidak semua pemilih punya KTP-e, namun mereka tetap bisa memilih atas landasan umur mereka sesuai sudah memenuhi syarat menjadi pemilih.

 “Jadi cukup menggunakan KK saja akan sah menjadi pemilih, nanti petugas akan mencocokan data diri warga yang belum punya KTP-e,” sebutnya.

Yang harus dicermati dengan baik oleh semua petugas yakni, karena fungsi coklit akan menjadi penentu sukses atau tidaknya penyelenggaraan ditahapan selanjutnya. Pada saat coklit nantinya petugas yakni, PPS harus memastikan apakah elemen data yang bersangkutan tersebut cocok dengan model formulir A.KWK atau  formulir data pemilih hasil proses coklit.

KPU mengkhawatirkan, adanya KTP-e yang digunakan oleh orang yang berbeda disatu tempat, artinya pada saat hari H, kebanyakan pemilih memberikan KTP mereka untuk dipinjamkan, agar orang lain dapat memilih di tempat tersebut.

“Persoalannya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kan bawanya C6, bisa saja Ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang meminjam KTP milik warga di sana, untuk mendapat hak pilih illegal,” sebutnya lagi.

Selanjutnya, DPTB ini adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun banyak disalah gunakan karena memang ada slot suara cadangan dalam TPS untuk DPTB. Jauh sebelum itu pihaknya sudah mengkaji terkait permasalah tersebut, fokus pihaknya saat ini adalah ditahapan coklit.

 “Jadi jangan sampai ada pemilih yang tertinggal, atau belum masuk DPT, jadi coklit ini adalah pilar pertama,” tegasnya.(cr-buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Tadi Malam PKS Finalkan Siapa Diusung

Read Next

Gara-gara Mangga, Siswi SD Dicabuli

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *