KPU Kota Mataram Disebut Tidak Profesional

Hasan

Hasan Basri

MATARAM – Bawaslu Kota Mataram menilai kerja KPU Kota Mataram tidak profesional. Terkait proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih model A-KWK KPU pada Pilkada Kota Mataram 2020. Bawaslu menemukan ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang direkrut KPU tidak melakukan coklit.
“Kami melihat (KPU) tidak profesional dalam melakukan coklit,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, kemarin.
Tudingan Bawaslu tersebut bukan tanpa alasan. KPU juga dianggap tidak melaksanakan sinkronisasi data antara daftar pemilih pada Pemilu 2019 dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Jumlah DP4 untuk Pilkada Kota Mataram tahun ini lebih dari 320.000 orang.
Faktanya, pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu 2019, masih muncul di DP4 untuk Pilkada Kota Mataram 2020. “Ada rekom-rekom kami yang waktu Pemilu kemarin terhadap pemilih-pemilih yang TMS seperti meninggal dunia, pindah domisili, itu masih muncul di DP4,” ujar Hasan.
Anehnya lagi, sebut dia, orang yang sudah memilih pada Pemilu 2019 malah namanya tidak tercantum dalam DP4. “Itu yang saya bilang kok pemilih haram menjadi halal. Pemilih halal kok menjadi haram. Nggak benar ini cara kerja kayak begini,” kesal Hasan.
Bawaslu menemukan setidaknya ada 113 orang yang dinyatakan TMS pada Pemilu 2019 ternyata muncul lagi di DP4 untuk Pilkada Kota Mataram 2020. Mereka rata-rata tersebar di semua kecamatan se Kota Mataram. “Kalau yang 113 itu kebanayak yang meninggal,” sebut Hasan.
Temuan Bawaslu terbanyak di Kecamatan Ampenan. Tidak hanya orang yang meninggal saja masuk DP4. “Di Ampenan orang yang meninggal yang sudah kami rekom muncul lagi (di DP4). TNI-Polri yang sudah kami rekom muncul lagi. Bahkan ada WNA (Warga Negara Asing),” beber Hasan.
Pemerintah menyerahkan DP4 kepada KPU. Kemudian sebut Hasan, menjadi kewajiban KPU untuk melakukan sinkronisasi data antara DP4 dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu terakhir. Kewajiban KPU tersebut dipertanyakan Bawaslu.
“Kata KPU sudah melakukan sinkronisasi. Tapi faktanya masih ada kok yang dalam istilah saya itu pemilih haram itu. Orang yang telah kami rekom meninggal masih ada,” cetus dia.
“Ini kan berbahaya kalau misalnya ini dibiarkan. Bisa saja nanti tiga hari sebelum hari H pembagian C6 (kartu memilih), orang yang sudah meninggal dapat C6. Jadi, C6 tidak bertuan namanya,” imbuh Hasan.
Menurut dia, keakuratan daftar pemilih sangat penting dalam pesta demokrasi. Karena menyangkut hak konstitusional warga. Oleh karena itu, setiap warga yang memiliki hak pilih harus tercantum namanya dalam daftar pemilih. Walapun warga nantinya boleh memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Eelektronik (e-KTP).
“Tapi ingat kalau (warga) memilih pakai e-KTP dari jam dua belas (12.00) sampai jam satu (13.00),” kata Hasan.
Terhadap temuan dalam proses Coklit oleh PPDP KPU Kota Mataram. Bawaslu akan mempertanyakan dan meminta kejelasan terhadap permasalahan yang dalam rapat pleno KPU terkait daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP). Karena menyangkut hak pilih orang.
“Tolonglah KPU kerja secara profesional. Kan katanya KPU menjaga hak pilih,” cetus Hasan. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dewan Loteng Pertanyakan Arah Belanja Pemerintah

Read Next

Iqbal, Anggota Dewan Loteng Dirikan Rumah Pintar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *