JAKARTA—Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, angkat bicara soal kondisi pers di Indonesia yang makin memprihatinkan. Dalam momentum peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei 2025, Hendry mengingatkan negara agar tidak tinggal diam melihat krisis yang melanda dunia pers.
“Pers itu pilar keempat demokrasi. Tapi sekarang, kita justru lupa bahwa pers sedang sakit,” tegas Hendry dalam keterangannya, Sabtu (3/5).
Menurutnya, sekitar 90 persen perusahaan media di Indonesia saat ini menghadapi kesulitan ekonomi. Dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan wartawan, yang akhirnya bisa mengganggu independensi dan profesionalisme pers.
“Kalau pers goyah, kontrol terhadap kekuasaan ikut melemah. Ini berbahaya untuk demokrasi,” katanya.
Hendry mendorong negara hadir secara nyata, bukan hanya lewat aturan, tapi juga kebijakan konkret yang menjamin keberlangsungan media dan peningkatan kualitas wartawan di lapangan.
“Jangan serahkan semuanya ke masyarakat. Negara harus bertanggung jawab agar pers tetap hidup dan profesional,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Hendry menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap wartawan belakangan ini. Mulai dari kasus penangkapan wartawan dengan tuduhan obstruction of justice, kekerasan saat peliputan aksi May Day, hingga tekanan terhadap media yang mengkritik RUU TNI.
“Kriminalisasi jurnalis harus dihentikan. Kalau ini terus dibiarkan, demokrasi kita bisa ambruk pelan-pelan,” ujar mantan anggota Dewan Pers itu.
Hendry mengajak seluruh insan pers menjadikan Hari Kebebasan Pers Sedunia sebagai ajang koreksi dan refleksi bersama. “Kita harus kembali ke semangat awal: bekerja untuk rakyat dan menjaga kepentingan bangsa. Hanya pers yang nasionalis dan profesional yang akan bertahan,” tutupnya. (rls)