PRAYA – Penyelesaian pembayaran lahan di Sirkuit Mandalika dan KEK Mandalika rupaynya belum diselesaikan pemerintah. Janji palsu disampaikan melalui Satgas penyelesaian sengketa sampai dengan sekarang hilang cerita. Wargapun dibuat berang.
“Kami sudah layangkan surat dua kali tidak juga pernah direspons, dan kurang lebih satu minggu kami kembali kirimkan surat ketiga ke Ketua Satgas belum juga ada balasan,” ungkap Direktur LBH Madani, Setia Dharma dalam wawancara eksklusif Radar Mandalika Official, Jumat siang lalu.
Tia membeberkan, setidaknya terdapat 12 hektare lahan warga yang dikuasakan kepada dirinya itu dengan total pemilik 16 orang warga Kuta dan warga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut.
“Termasuk bukit Jokowi itu masih bersengketa, itu belum selesai dibayar,” sebutnya.
Tidak hanya itu, ada lahan warga juga di tengah sirkuit belum tuntas dibayar. Dijanjikan oleh Ketua Satgas akan dicarikan jalan penyelesaian usai MotoGP. Tapi masuk bulan kedua belum ada kabar, mahal saat ini pihak Satgas mulai mengabaikan setiap pertanyaan dirinya.
“Ada apa ini, tapi memang banyak lahan warga lain juga menunggu kepastian pembayaran,” katanya.
Saat ini kata Tia, pihak PT. ITDC mengklaim memiliki alas hak kepemilikan berupa HPL. Namun diketahuinya, HPL di lokasi itu sejarahnya lahan milik Nusa Tenggara Barat.
“Kami sudah surati minta agar dikaji, mudahan Kabid Propam Polda NTB (Kasatgas) memberikan jawaban. Ya kalau tidak sebenarnya banyak jalur hukum lain, Cuma kami minta dikaji,” jelasnya.
Dalam persoalan ini, Setia bersama warga berencana akan mendatangi kembali kantor DPRD, kantor bupati hingga gubernuran mencarikan jalan keluar. Bahkan ia berharap ini bisa segera dibayar.
“Tidak mungkin warga mau ngaku-ngaku jika tidak ada dasar, mereka pastikan itu tanahnya,” yakinnya.(red)