LOTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 yang dipimpin Ketua DPRD Loteng HL Ramdan, Senin (15/6).
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Demokrat, Baiq Fatimah mengatakan, penyampaian pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu, pertanggungjawaban APBD merupakan momentum evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengukur sejauh mana anggaran yang telah dibelanjakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Baiq Fatmah mengungkapkan, berdasarkan laporan yang disampaikan pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu, pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai lebih dari Rp2,9 triliun atau sebesar 102,67 persen. Capaian ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Namun, masih terdapat SILPA sebesar Rp194,47 miliar.
“Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa besarnya SILPA tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai indikator sehatnya fiskal daerah. Di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih mendesak, SILPA sebesar hampir Rp.200 miliar justru memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” katanya.
Pihkanya menegaskan, besarnya SiLPA tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius. Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, SILPA yang terlalu besar dapat mengindikasikan adanya program yang belum terlaksana secara optimal, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau belum maksimalnya serapan anggaran pada sektor-sektor tertentu. Padahal di lapangan masih banyak kebutuhan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah, antara lain peningkatan kualitas jalan kabupaten dan jalan desa, pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, penguatan sarana kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, penyediaan air bersih, penanganan rumah tidak layak huni, serta pemberdayaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Fraksi Partai Demokrat juga memberikan perhatian terhadap realisasibelanja modal yang mencapai sekitar Rp345 miliar,” tambah Baiq Fatmah.
Wakil rakyat dari Dapil 6 (Batukliang dan Batukliang Utara) ini menerangkan, belanja modal merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami khawatir komposisi belanja tersebut masih terlalu dominan digunakan untuk belanja rutin dibandingkan belanja yang mampu mendorong produktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur harus diarahkanpada program-program yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
Baiq Fatmah menambahkan, infrastruktur jalan harus mampu memperlancar distribusi hasil pertanian. Infrastruktur irigasi harus mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Infrastruktur pariwisata harus mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat llokal
“Kami menilai bahwa Lombok Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok. Namun potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan dilakukan secara merata, berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” jelasnya.
Lebih lanjut, di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak menentu, Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatian terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp545,83 miliar atau sebesar 108,17 persen. Capaian ini tentu patut diapresiasi. Namun pemerintah daerah ke depannya perlu terus menggali potensi Sumber PAD baru maupun yang ada secara kreatif dan inovatif tanpa membebani masyarakat. Seperti Optimalisasi potensi pariwisata, pengelolaan aset daerah, penguatan BUMD, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah harus menjadi fokus pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Fraksi Partai Demokrat menilai masih diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan generasi muda Lombok Tengah. Kehadiran KEK Mandalika, sektor pariwisata, investasi, serta perkembangan ekonomi digital harus menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompetitif dan berdaya saing.
“Fraksi Partai Demokrat tidak menginginkan masyarakat Lombok Tengah hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, program pendidikan vokasi, pelatihan kerja, pengembangan UMKM, dan kewirausahaan harus menjadi prioritas pembangunan ke depan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pentingnya penguatan sektor pertanian yang hingga saat ini masih menjadi penopang utama kehidupan sebagian besar masyarakat Lombok Tengah. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian, perlindungan harga hasil panen, pembangunan embung dan irigasi, serta dukungan terhadap petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin tidak menentu.
“Fraksi kami juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Terlebih dengan beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang cukup menyita perhatian publik di beberapa SKPD, tentu hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui peningkatan transparansi, keterbukaan informasi publik, pengawasan internal yang kuat, serta pelayanan publik yang cepat, mudah dan profesional,” pungkasnya. (zak)