Jaksa Usut Pembayaran Insentif Nakes Lombok Tengah

f jaksa

JAYADI/RADAR MANDALIKA KEJAKSAAAN: Kasi Intel Catur Hidayat bersama dengan kasi Pidsus.

Sejumlah Kepala Puskesmas Dimintai Keterangan//sub

PRAYA- Kejaksaan Negeri (Kejari), Lombok Tengah (Loteng) diam-diam mengusut soal pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19 di Loteng. Untuk diketahui, insentif Nakes ini belum dibayarkan hingga beberapa bulan. Terhitung sejak pertengahan 2020 hingga 2021 ini.

Kasi Intel Kejari Loteng, Catur Hidayat membenarkan, pihaknya saat ini sedang mengusut terkait pembayaran insentif Nakes. Hal ini berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat.

“Ya betul kita sudah menerima laporan dari masyarakat tentang pembayaran insentif Nakes tersebut. Ditambah lagi dengan kabar bahwa beberapa bulan insentif mereka masih belum dibayarkan,” katanya saat di temui di ruangan kerjanya.

Ia menegaskan, pihaknya belum bisa membeberkan secara keseluruhan tentang kasus pembayaran insentif Nakes ini. Karena, pihaknya sekarang sedang melakukan penyelidikan dengan melaksanakan pulda dan pulbaket.

“Saya belum bisa bicara secara jauh tentang kasus ini. Karena kami sedang melakukan melakukan penyelidikan untuk dugaan penyimpangannya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya melelakukan penyelidikan pada pembayaran insentif semua Nakes. Baik  di semua  Puskesmas,  rumah sakit umum,  maupun pusat pelayanan pasien dengan Covid-19 lainnya.

Disinggung mengenai informasi terkait pemanggilan sejumlah kepala UPT Puskesmas? ia menyatakan, mereka dipanggil untuk dimintai keteranganya terkait dengan pembayaran insentif Nakes tersebut.

“Ya betul kami sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan isentif Nakes itu,” kata salah satu UPT Puskesmas yang enggan di korankan namanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H Supli menekankan agar Dinas Kesehatan untuk tidak diam saja. Artinya, dinas tersebut harus terbang ke pemerintah pusat untuk mempertanyakan persoalan atau kendala, sehingga dana isentif itu belum kunjung ditransferkan pada daerah.

“Kita belum mengetahui diamana persoalannya. Jika dinas belum mencari tahu pada pusat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, mancari tahu ke pusat adalah solusi yang terbaik. Agar semua persoalan atau kendala terkait dana itu bisa jelas.  Selain itu, daerah juga bisa memberikan alasan yang kuat pada masyarakat atau Nakes itu sendiri.

“Karena ketidakjelasan persoalan dana itu. Pastinya banyak beranggapan kalau dana tersebut diduga telah disalahgunakan,” ucapnya.

Ia mengaku, pihaknya sangat prihatin dengan Nakes yang hingga sekarang belum terbayarkan isentifnya.  Padahal, mereka setiap hari bekerja dengan penuh resiko dalam massa pandemi sekarang ini.

“Mereka sebagai garda terdepan. Seharusnya kita harus mengutamakan apa yang menjadi hak mereka,” tandasnya. (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Nyolong HP, Dua Pemuda Diciduk

Read Next

Pusat Sudah Gelontorkan 5,3 Triliun Bansos untuk NTB, Temukan Masalah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *