Gubernur Sebut Ada Oknum Bermain

F Sirkuit 2

DOK/RADAR MANDALIKA DIBANGUN: Tiga orang anak tengah bermain di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika.

MATARAM – Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah tidak memungkiri masih ada tanah di area pembangunan sirkuit MotoGP diklaim masyarakat belum selesai dibayar PT. ITDC. Disisi lain, ITDC merasa punya alasan hukum yang kuat terhadap lahan yang diklaim masyarakat itu.

Menurut gubernur, dalam masalah tanah itu mestinya kalau itu area biasa semua harusnya menjadi urusan ITDC. Sebab, ITDC yang mengelola kawasannya tersebut. Mengingat ini etalase nasional dan program unggulan utama Pemprov diminta untuk membantu.

“Perintah dari pusat sangat jelas dan tegas, proyek unggulan ini harus sukses dan terlaksana dengan baik tapi tak boleh ada masyarakat yang dikorbankan,” kata gubernur dalam keterangan tertulisnya.

Gubernur mengatakan, karena ada hajatan besar tentu harga- harga tanah jadinya tidak terkendali, bahkan di luar nalar dan akal sehat. Sehingga masalah yang mestinya sederhana jadi sangat rumit dan berbelit-belit. Kondisi menjadi berbelit belit konon ditengarai karena banyak oknum yang bermain dan memanfaatkan kesempatan ini. Oknum tersebut dicurigai dari internal ITDC sendiri maupun dari Pemda Kabupaten dan Provinsi.

“Namanya juga dugaan dan isu jadi kadang liar nggak karuan- karuan,” kata gubernur.

Pemprov pun tidak ingin melihat masalah tersebut berlarut-larut. Sesegera mungkin harus ada kepastian, dana pembayaran lahan dan pengerjaan sirkuit harus segera selesai sesuai jadwal. Sirkuit MotoGP sudah bisa digunakan untuk event MotoGP Oktober 2021. Maka setelah rapat berkali-kali, Forkopimda NTB memutuskan untuk membentuk Tim Percepatan penyelesaian untuk membantu ITDC segera menuntaskan masalah ini. Tim anggotanya bervariasi mewakili Pemda Provinsi, Pemda Loteng, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPN dan lainnya.

“Termasuk belakangan dari Komnas HAM dan teman-teman Ahli dari Unram,” sebut gubernur.

Bang Zul mengatakan, tim yang dibentuk itu agar masalah bisa didiskusikan dan diselesaikan dengan berbagai macam terobosan, sehingga persoalan ini bisa selesai untuk kepentingan strategis nasional dan pada saat yang sama masyarakat tidak dirugikan. Gubernur sendiri berkomitmen jangan sampai ada masyarakat yang sangat dirugikan dalam pembangunan tersebut.

“Insya Allah tim berjalan baik dan kalau ada yang curiga bahwa tim ini dibiayai oleh ITDC sama sekali nggak benar. Nggak ada pembiayaan tim yang berasal dan diperoleh dari ITDC,” tegas gubernur.

” SK Tim ada pernyataan bahwa pendanaan Tim dibebankan ke ITDC karena memang ini mestinya tugas ITDC, tapi dalam prakteknya nggak ada pembiayaan apa-apa dari ITDC,” tambahnya.

Politisi PKS tersebut mengatakan, persoalan itu harus dapat diselesaikan guna mencari kemaslahatan bersama. Anggota tim sangat berpengalaman dan terbuka atas berbagai masukan dan saran.

“Tapi at the end of the day tentu tak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Insya Allah upaya  dialog dengan hangat dan penuh kekeluargaan akan terus di lakukan. Semoga semuanya lancar,” harapnya.

Gubernur mengungkapkan,

ITDC itu BUMN yang diamanahi untuk mengelola kawasan parawisata. Salah satu yang menjadi tanggungjawab ITDC adalah Kawasan Mandalika di NTB. Mandalika menjadi khusus karena kini menjadi Super Priority Tourist Destination dari Pemerintah pusat. Menjadi destinasi wisata yang sangat sangat diprioritaskan oleh pemerintah pusat.

Bahkan dibandingkan dengan Super Priority Tourist Destination yang lain Mandalika lebih khusus lagi mengingat akan diselenggarakannya MotoGp 2021 di kawasan Mandalika.

“Terima kasih ITDC atas usaha dan kerja kerasnya, demikian juga support dan Lobby pemerintah pusat dan Pak Jokowi. Luar biasa,” puji gubernur. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Keberadaan Rawa di Area Sirkuit Disoal

Read Next

Mengikuti Jelajah Air Terjun Timponan Lobar Dengan Honda ADV150

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *