MENDAMPINGI : Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fuaziyah saat mendampingi kunjungan Wapres RI, KH Ma'aruf Amin di Desa Darek, Lombok Tengah, Jumat pekan lalu (10/2/2023). (IST/RADAR MANDALIKA)

MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan membuat kebijakan baru pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Malaysia. Dimana pemberangkatan PMI harus disertakan keluarganya. Jika tidak maka PMI tersebut akan dilarang ke negeri Jiran tersebut.

Hal itu ditegaskan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di hadapan Wakil Presiden RI, KH Ma’aruf Amin dan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah saat peresmian BLK Komunitas dan membuka Festival Kemandirian di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek di Desa Darek, Loteng, Jumat pekan lalu (10/2/2023).

Gubernur pun langsung memohon supaya usulan tersebut disetujui Wapres dan Menaker.

“Saya tidak akan mengirimkan tenaga kerja dari NTB tanpa didampingi keluarga anak-istri. Kami akan melarangnya,” tegasnya.

Bang Zul mengatakan, interaksinya dengan beberapa pengusaha besar khususnya di Malaysia menyebutkan bahwa tenaga kerja di Malaysia didominasi oleh pekerja dari NTB.

Sementara itu menurut gubernur biaya hidup keluarga PMI yang tidak bersama keluarga relatif mahal. Karena harus mengeluarkan biaya ekstra semisal biaya komunikasi. Belum lagi biaya hidup masing-masing di dua tempat berbeda.

“Tapi kalau kirim anak NTB ikut bapaknya, ibunya juga mendampingi, saya tidak terkejut 30 atau 40 tahun yang akan datang Wali Kota, Gubernur, Menteri hingga Perdana Menteri Malaysia atau negara manapun bisa jadi karena anak PMI,” jelasnya.

Sebelumnya Wapres RI, KH Maaruf Amin menyampaikan, pemerintah telah memiliki strategi dalam hal memastikan SDM Indonesia agar memiliki kualitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Salah satunya adalah penguatan eksistensi BLK Komunitas.

“Melalui BLK Komunitas diharapkan masyarakat dapat memperoleh keterampilan serta menekan angka pengangguran,” ucapnya.

Ia juga mengarahkan kepada pemerintah daerah agar konsisten mendukung keberadaan dan keberlangsungan BLK komunitas di daerahnya masing-masing. Sampai dengan saat ini telah terbangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.

“Hari ini saya resmikan 846 BLK Komunitas saya nyatakan diresmikan, semoga melalu ini mampu mengelola dan memanfaatkan SDM dengan sebaik mungkin,” ungkapnya.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kementeriannya terus berinovasi mencari cara terbaik, mencari terobosan yang inovatif, baik dalam teknis pelaksanaan pembangunan BLK Komunitas, maupun dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi yang dapat diimplementasikan di BLK Komunitas.

“Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini,” terangnya.

Ia pun berharap dengan adanya pengembangan kejuruan, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah, sehingga keluaran pelatihan dari BLK Komunitas dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran. (jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 355

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *