MATARAM – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Lombok makin tidak terbendung. Angka kasus yang terjangkit hingga saat ini mencapai puluhan ribu ternak sapi yang terbesar di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Disatu sisi penanganan pemerintah terbilang lemah, ketersediaan obat terbatas yang menyebabkan pengendalian PMK oleh pemerintah tidak bisa dilakukan. Kondisi tersebut makin memperburuk keadaan sehingga tidak ada jalan lain PMK itu harus dinaikan statusnya menjadi Kejadian Luar Biasa Wabah.
“Harus gubernur menaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. PMK menjadi wabah,” pinta Ketua Fraksi NasDem NTB, Buhori Muslim, kemarin.
Fraksi NasDem melihat tanpa menaikkan status itu maka sulit akan mendapatkan bantuan obat, vitamin dari pemerintah pusat. Apalagi jika nantinya vaksin PMK sudah keluar maka NTB bisa terancam tidak akan mendapatkan slot vaksin.
“Kita tidak akan mendapatkan slot vakisin kalau kita tidak naikkan statusnya,” yakinnya.
Selama ini wakil rakyat melihat pemerintah tidak pernah menunjukkan kehadirannya di tengah peternak dari kasus PMK yang terjadi selama ini. Pemprov NTB terlalu mengandalkan penangan Kabupaten Kota. Apalagi boro-boro melakukan edukasi sosialisasi melalui para dokter hewan yang dimiliki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, memberitahu kepada masyarakat apa saja gejala gejalanya dan cara menghindari sebaran PMK itu.
“Kita inginkan pemerintah hadir. Kita minta pak gubernur serius mengatasi PMK ini,” pintanya.
Belum lama ini, wakil rakyat Udaya melakukan kegiatan reses dimana paling banyak disuarakan bagaimana sebetulnya penanganan PMK oleh pemerintah.
“Di sepuluh titik saya reses hampir semua mempertanyakan penanganan PMK ini. Masyarakat dibawah resah gelisah,” katanya.
Oleh karena itu, wakil rakyat menilai solusi cepat bagaimana status PMK ini segera dinaikkan menjadi wabah. Menurutnya pemerintah tidak perlu banyak pertimbangan apalagi khawatir tidak bisa melakukan impor. Justru jika kondisi ini tetap dibiarkan maka akan mengancam NTB sebagai pemasok daging nasional. Komunitas sapi bisa hilang.
“Kalau banyak sapi yang terus mati. Apanya yang mau diimpor. Justru itu kalau statusnya dinaikkan akan ada atensi khusus dari pusat,” yakin dia.
Disatu sisi, lanjutnya kehadiran para Jagal cukup meresahkan. Peternak banyak ditakut-takuti akhirnya mereka menjual Sapi mereka dengan murah.
“Yang untung jagal, peternak merugi,” katanya.
Bohari meminta pemerintah supaya lebih menertibkan jagal. Yang terjadi sekarang ini jagal asal main potong saja tanpa melihat peternak disampingnya. Padahal ini yang menyebabkan penyebaran PMK makin meluas. Menurutnya sudah saatnya pemotongan liar ini dihentikan. Sapi harus dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga bisa dipastikan dagingnya steril dan layak konsumsi.
“PMK ini tidak jauh beda dengan Covid sementara jagal ini kan motong sana sini tanpa melihat dampak meluasnya. Kita ndak tahu yang dipotong ini sehat tidak,” sorotnya.
Berdasarkan data Disnakeswan NTB yang diterima Radar Mandalika per 6 Juni kasus PMK sapi mencapai 19.191. yang masih sakit 10.767 ekor, sembuh 8.330 dan potong paksa 86 ekor. Lombok Timur masih mendominasi kasus PMK yaitu sebanyak 8.644 kasus yang masih sakit 3.795 lalu yang sembuh 4.795. Adapun potong paksa sebanyak 54 ekor. Kedua di Lombok Tengah PMK menyerang 4.659 ekor Sapi. Adapun yang masih sakit 2.220 ekor, sembuh 2.348 dan potong paksa 1 ekor. Berikutnya di Lombok Barat sebanyak 4.646 ekor Sapi yang terserang. Yang masih sakit 3.529 ekor, sembuh 1.112 ekor, potong paksa 2 dan mati 3 ekor.
Sisanya masih juga terjadi di Kota Mataram dan Lombok Utara. Malah di Lombok Utara telah menyerang 1.072 ekor dan yang sudah sembuh 10, mati 3 dan potong paksa 5 ekor. Di Mataram 260, sakit 171, sembuh 65 dan potong paksa 24.
Menggilanya kasus PMK ini membuat gubernur diam diam menggantikan Kadisnakkeswan, drh Khairul Akbar Jumat pekan lalu. Khairul digeser ke Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) sementara posisi Kadisnakkeswan diduduki Lalu Nur Aulia sebelumnya duduk sebagai Biro Umum Setda NTB.
Belum lama ini, Kadisnakkeswan NTB, Ahmad Nur Aulia yang dikonfirmasi mengaku ia akan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu. Tidak ingin gegabah mengambil sikap, Aulia akan melangsungkan rapat internal terlebih dahulu.
“Saya konsolidasi internal dulu. InsyaAlloh kita hadirkan crisis centre yang update dan responsif,” jawab Aulia singkat. (jho)