Enam Pemda di NTB Dapat Sanksi

F Ridwansyah

JHONI SUTANGGA/ RADAR MANDALIKA Ridwan Syah

MATARAM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI), menjatuhkan sanksi untuk enam pemerintah kabupaten di NTB. Sanksi yang diberikan berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 35 persen. Gara-gara tidak melaporkan realokasi dan memfokuskan kembali anggaran untuk penanganan covid-19 2020.

Sanksi ini dijatuhkan berdasarkan surat KemenKeu Nomor.10/KM.7/2020 yang diperoleh wartawan Radar Mandalika kemarin. Dalam surat tersebut, enam pemda itu yakni, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat. Termasuk 380 daerah lainnya di Indonesia.

Diketahui sebelumnya, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Mendagri, Pemda diminta melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan korona. Pemda diberikan batas waktu melaporkan hasil realokasi dan refocusing anggaran paling lambat 23 April lalu.

“Tidak melaporkan dana Covid-19 ke pusat dan diberikan sanksi,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB,  H Ridwan Syah saat dikonfirmasi.

Detailnya isi surat tersebut pertama melakukan pengenaan sanksi penundaan DAU/dan dana bagi hasil bagi pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD secara lengkap dan benar tahun anggran 2020 dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

Ridwan juga menunjukkan butir point keempat yang berbunyi, dalam hal ini pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD secara lengkap dan benar tahun anggran 2020 kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Pertimbangan keuangan serta dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah sangsi dicabut dan dilakukan penyaluran kembali DAU/dana bagi hasil yang ditunda penyaluranya.

“Iya begitu bunyinya. Pada point empat,” bebernya.

Ridwan mengatakan, jika DAU ditunda akan sangat berdampak bagi program kegiatan daerah. DAU itu salah satu  sumber pendapatan dalam APBD. “Kalau ditunda transfernya maka program dan kegiatan yang direncanakan di APBD juga akan tertunda,” yain Ridwan.

Diharapkan ke depan, Pemda tak lagi mendapatkan sanksi penundaaan DAU. Karena 75 persen APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota berasal dari dana transfer pemerintah pusat seperti DAU, DBH, DAK dan lainnya. Artinya, ketergantungan Pemda terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat besar.

Sementara, untuk Pemprov NTB telah melakukan realokasi dan refocusing belanja langsung berupa belanja barang jasa dan belanja modal sebesar 50 persen untuk penanganan korona, serta dampak sosial dan ekonomi. Anggaran yang dialihkan menjadi Belanja Tidak Terduga (BTT) mencapai Rp 926 miliar lebih.

BTT penanganan korona  sebesar Rp 926 miliar tersebut diperuntukkan sebesar Rp 300 miliar untuk stimulus ekonomi, Rp 300 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan Rp 326 miliar untuk penanganan di bidang kesehatan. 

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid menambahkan, ketentuan pemerintah pusat semua daerah wajib melakukan penyisiran dan relokasi APBD sebesar 50 persen.

“Kebijakan pusat kepada semua melakuakan pemangkasan dan penyesuaian anggaran sebanyak 50 persen. Jadi ada kewajiban bagi Pemda untuk melakukan pemangkasan APBD 50 persen dari yang ada,”katanya.

Wahib belum mengetahui kendala detailnya. Namun setiap roda pemerintahan di semua daerah berbeda beda karakteristik. Mungkin saja secara rasional kesulitan melakukan penyisiran terhadap anggaran mana yang akan disisir.

“Kalau daeran belum capai 50 persen tetap ditunda. Resikonya besar ada penundaan dan tentunya lockdown pembiayaan,” sebut dia.

Sementara Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah NTB menyampaikan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (Non-Belanja Transfer) di wilayah Provinsi NTB sampai dengan 30 April 2020 mencapai 24,29 persen dari pagu sebesar Rp 9,58 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,33 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 6,17 persen dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019.

Kepala Kanwil DJPBd NTB, Syarwan mengatakan realisasi berdasarkan jenis belanja dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 pada belanja modal yang mengalami kenaikan yang signifikan yakni, sebesar 13.07 persen. Adapun untuk jenis belanja pegawai relatif sama dengan tahun sebelumnya, namun untuk jenis belanja bantuan sosial dan belanja barang mengalami penurunan masing-masing sebesar 13.22 persen dan 4.85 persen.

Di sisi Pendapatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 30 April 2020 mencapai 28,81 persen dari target 3,6 triliun yang terdiri dari capaian perpajakan sebesar 30,93 persen dan capaian PNBP sebesar 14,49 persen. Pagu Belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD di wilayah Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dengan penjelasan yaitu Pagu secara keseluruhan (Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer serta Dana Desa) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 30 April 2020 mengalami penyesuaian belanja akibat dampak Covid-19 sebagaimana Surat Menteri Keuangan S302/MK.02/2020 tanggal 16 April 2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja atau berkurang sebesar Rp919,37 miliar. Terdiri dari penambahan pagu secara total pada belanja sektoral pada satker-satker sebesar 138,2 miliar pan pengurangan pagu pada belanja DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 1,05 triliun.

Berdasarkan PMK-35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, terjadi perubahan besaran alokasi TKDD.

“Untuk wilayah NTB  alokasi TKDD tahun 2020 semula sebesar Rp16,31 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp3,04 triliun (18,66 persen) menjadi Rp13,26 triliun,”katanya jelas.

Ia menyampaikan secara lebih detail, pagu DAK Fisik di wilayah NTB juga mengalami penurunan sebesar 37,79 persen menjadi Rp1,28 triliun. Realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan 30 April 2020 baru mencapai Rp 46,98 miliar atau 3,68 persen dari pagu. Sedangkan pagu Dana Desa juga mengalami penurunan sebesar 0,87 persen menjadi Rp1,22 triliun, dengan realisasi penyaluran sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp450,57 miliar kepada 886 Desa. Untuk tahap I, masih terdapat 85 Desa di Kabupaten Bima dan 24 Desa di Kabupaten Dompu yang belum terdapat realisasi penyaluran.

Penyaluran Kredit Program yaitu KUR dan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,04 triliun kepada 32.528 debitur, mengalami kenaikan sebesar 13,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp918,59 miliar. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Parah, di Mataram 120 Hotel Tutup, 858 Karyawan Dirumahkan

Read Next

Dinsos Loteng Belum Tuntaskan Data Penerima Bantuan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *