Mataram – Untuk memastikan kelancaran layanan Jaminan Fidusia sekaligus mendukung transisi sistem layanan digital, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti Sosialisasi Pembaruan Akun Korporasi Fidusia pada Aplikasi Fidusia Rebuild, Kamis (12/11), secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita bersama tim Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum NTB. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembaruan dan aktivasi akun korporasi sebagai bagian dari pengembangan sistem layanan Jaminan Fidusia yang lebih optimal.
Dipandu oleh Kepala Subdirektorat Layanan Perdata dengan narasumber dari Tim Direktorat Teknologi Informasi (TI), sosialisasi membahas sejumlah ketentuan teknis pembaruan akun. Peserta dijelaskan bahwa aktivasi pada aplikasi Fidusia Rebuild dapat dilakukan menggunakan username dan password yang telah dimiliki sebelumnya.
Khusus bagi kantor cabang, proses aktivasi baru dapat dilakukan setelah kantor pusat berhasil memperbarui akunnya. Penggunaan email aktif juga menjadi salah satu persyaratan, dengan opsi penggantian alamat email apabila email sebelumnya sudah tidak dapat digunakan.
Dalam pembaruan sistem ini, data transaksi pada aplikasi sebelumnya akan dimigrasikan ke sistem baru, termasuk transaksi yang dilakukan melalui akun korporasi maupun akun notaris. Dengan demikian, riwayat transaksi tetap dapat terakomodasi dalam proses transisi layanan.
Pada sesi diskusi, peserta turut mengangkat persoalan validasi nama korporasi dan nomor Surat Keputusan (SK). Tim Direktorat TI menjelaskan bahwa SK yang digunakan sebagai acuan adalah SK pengesahan terakhir. Sementara itu, apabila ditemukan kendala saat login atau ketidaksesuaian data, peserta dapat menyampaikan laporan melalui formulir kendala yang telah disediakan oleh panitia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, menegaskan bahwa pembaruan sistem layanan harus diikuti dengan kesiapan jajaran dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Transformasi layanan digital tidak hanya tentang pembaruan aplikasi, tetapi juga memastikan pengguna dapat mengakses layanan dengan mudah dan lancar. Karena itu, jajaran Kanwil Kemenkum NTB harus siap memberikan informasi dan pendampingan apabila korporasi di wilayah Nusa Tenggara Barat menghadapi kendala dalam proses pembaruan akun,” tegas Risman.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB menyatakan kesiapan untuk memberikan layanan informasi dan pendampingan kepada korporasi di wilayah Nusa Tenggara Barat yang membutuhkan bantuan dalam proses pembaruan akun pada aplikasi Fidusia Rebuild. Melalui kegiatan ini, diharapkan proses transisi menuju aplikasi Fidusia Rebuild dapat berjalan lancar sehingga penyelenggaraan layanan Jaminan Fidusia semakin efektif, mudah diakses, dan memberikan kepastian layanan bagi masyarakat serta pelaku usaha.(red)