Mataram – Memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026, Kamis (12/11), bertempat di Ruang Transit Lantai III Kanwil Kemenkum NTB.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Erbata Sri Muliatini yang menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan substansi Raperda selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, sekaligus menghindari tumpang tindih dan duplikasi pengaturan.
Ia juga mengharapkan keterlibatan aktif seluruh peserta dalam memberikan masukan dan tanggapan agar rancangan peraturan yang disusun dapat menghasilkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan yang dimoderatori oleh Rio Dwi Nugroho tersebut mencakup tiga Raperda, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Lombok Barat, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pada pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Baiq Rara menyampaikan sejumlah catatan penyempurnaan, di antaranya terkait pengaturan hak masyarakat atas pemulihan, ganti rugi, dan/atau upaya hukum lainnya apabila terjadi kerugian akibat kesalahan pelayanan administrasi kependudukan maupun pelanggaran pelindungan data pribadi. Selain itu, terdapat penyesuaian terhadap ketentuan izin tinggal orang asing dan penghapusan salah satu ketentuan pelaporan perpindahan WNI yang berada di luar negeri karena kewenangannya berkaitan dengan pelayanan perwakilan negara.
Selanjutnya, dalam pembahasan Raperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Lombok Barat, Jupriadi Putra menyoroti kesesuaian prosedur pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan penyampaian usulan rencana pendirian BUMD oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.
Sementara itu, pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disampaikan Rio Dwi Nugroho menitikberatkan pada penyelarasan substansi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya. Beberapa catatan meliputi penyesuaian rumusan kebijakan Amdal dan UKL-UPL serta penyempurnaan teknik penyusunan peraturan, termasuk sistematika pasal dan penggunaan huruf kapital pada istilah yang telah didefinisikan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas regulasi daerah agar implementasinya memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Produk hukum daerah harus disusun secara cermat, tidak hanya dari sisi substansi, tetapi juga kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui pengharmonisasian, kita memastikan setiap regulasi memiliki landasan hukum yang tepat, tidak tumpang tindih, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegas Risman.
Rapat pengharmonisasian ketiga Raperda tersebut mencapai kesepakatan dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB bersama Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lombok Barat. Melalui pengharmonisasian ini, Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat perannya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.(red)