LOTENG – Dugaan pemberhentian sepihak terhadap seorang guru Madrasah Tsanawiyah (MTs), Khusnul Khotimah, yang mengabdi di bawah naungan Ponpes Nurul Falah NW Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah (Loteng), mengundang pertanyaan dari pihak keluarga.
Khusnul Khotimah diduga diberhentikan karena tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala desa (kades) yang didukung oleh kepala madrasah dalam Pilkades beberapa waktu lalu.
Suami Khusnul Khotimah, Nanang Hidayat, mengaku heran atas keputusan tersebut. Pasalnya, selama kurang lebih tujuh tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik, istrinya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun mendapatkan catatan buruk terkait kinerjanya sebagai guru.
Menurut Nanang, dugaan pemecatan tersebut justru berkaitan dengan persoalan politik dalam Pilkades. Saat itu, Nanang bersama istrinya tidak dapat membantu menggalang dukungan terhadap calon yang didukung kepala madrasah karena sedang menjalankan ibadah umrah bahkan tidak ikut dalam proses pemungutan suara atau nyoblos.
“Saya dapat informasi pemecatan ini kuat karena faktor Pilkades kemarin. Kami tidak bisa membantu memberikan dukungan terhadap calon kades yang didukung oleh kepala madrasah karena sedang umrah,” ungkapnya.
Nanang juga mempertanyakan prosedur pemberhentian istrinya. Sebab, informasi pemecatan tersebut tidak disampaikan melalui surat keputusan (SK) atau surat pemberhentian resmi, melainkan hanya melalui pesan singkat WhatsApp. Bahkan, ia mengaku diminta oleh kepala madrasah untuk berkoordinasi dengan operator Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah agar data istrinya dikeluarkan dari sistem informasi pendataan guru madrasah atau SIMPATIKA.
“Saya diminta oleh kepala madrasah ke operator Kemenag Loteng untuk mengeluarkan data istri saya di SIMPATIKA,” terangnya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pemberhentian tanpa prosedur dan dasar hukum yang jelas berpotensi merugikan hak-hak guru yang bersangkutan. Terlebih, Khusnul Khotimah merupakan guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik. Dengan adanya pemberhentian tersebut, pihak keluarga khawatir hak pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) istrinya ikut terdampak akibat perubahan status data dalam sistem.
Nanang juga mempertanyakan kewenangan kepala madrasah dalam mengambil keputusan pemberhentian tenaga pendidik. Menurutnya, jika guru tersebut berada di bawah naungan yayasan, maka mekanisme pemberhentian harus mengacu pada aturan dan kewenangan pengurus yayasan.
“Kami tentu menerima jika memang ada dasar hukum yang jelas. Namun, kalau faktornya karena Pilkades kemarin, itu ranahnya berbeda. Jangan sampai persoalan politik dibawa ke lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, pihak keluarga berharap Kemenag Lombok Tengah turun tangan melakukan klarifikasi dan memastikan proses pemberhentian tenaga pendidik di lingkungan madrasah berjalan sesuai ketentuan.
Mereka juga meminta agar hak-hak guru tidak dirugikan akibat kebijakan yang diduga tidak melalui prosedur semestinya.
Sementara, Kepala MTs Nurul Falah NW Lajut, H Multazam membantah tudingan pemberhentian atau pemecatan yang dikaitkan dengan persoalan dukungan terhadap salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Ia menegaskan, tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian terhadap guru bersangkutan. Persoalan yang terjadi, menurutnya, lebih kepada penataan administrasi, pemenuhan jam mengajar, serta status penempatan guru yang bersangkutan.
“Saya hanya minta pindah Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) ke SMP Nurul Yakin saja bukan bermaksud untuk melakukan pemecatan. Kami persilahkan untuk tetap mengajar tapi statusnya di madrasah non Satminkal untuk nambah jam untuk pencairan sertifikasi,” ucapnya.
Ia menjelaskan, guru tersebut pada dasarnya merupakan guru SMP yang memiliki sertifikasi di sekolah asalnya di SMP Nurul Yaqin dan masih aktif mengjar disana. Namun, karena persoalan pemenuhan jam mengajar di sekolah tersebut kurang, yang bersangkutan kemudian diberikan kesempatan untuk mengajar di MTs Nurul Falah dan Satminkal di madrasah.
Dia menerima Khusnul Khotimah Satminkal di madrasah yang dipimpinnya memiliki hubungan baik dengan guru tersebut meskipun sudah ada dua guru bahasa Indonesia yang sudah sertifikasi.
“Saya yang berinisiatif memberikan kesempatan mengajar di sini karena merasa seperti adik sendiri. Sampai sekarang pun saya tetap menganggapnya sebagai adik,” ungkapnya.
Ia mengaku turut mengatur jam mengajar guru tersebut di madrasah agar bisa memenuhi kebutuhan administrasi pembayaran sertifikasi. Sebab, di sekolah asalnya sudah terdapat guru Bahasa Indonesia yang memiliki sertifikasi, sementara jumlah siswa dan kebutuhan jam mengajar terbatas.
Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi pertimbangan untuk mengarahkan guru bersangkutan kembali fokus ke sekolah asalnya, mengingat status awalnya memang merupakan guru SMP.
Ia juga membantah keputusan tersebut berkaitan dengan dinamika Pilkades. Menurutnya, waktu pengembalian guru ke sekolah asal hanya bertepatan dengan momentum Pilkades sehingga kemudian muncul dugaan adanya keterkaitan.
“Jadi alasan saya minta dia kembalikan data Satminkalnya ke SMP Nurul Yakin karena guru bahasa Indonesia yang lain sudah tau bahwa dia guru sertifikasi. Jadi saya gak bisa lagi membantu untuk mengatur jam ngajarnya,” terangnya.
“Kalau dikaitkan dengan Pilkades, menurut saya itu hanya kebetulan waktunya saja. Tidak ada kaitannya dengan persoalan dukungan terhadap calon tertentu,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan dasar tudingan pemecatan tersebut. Sebab, selama ini tidak pernah ada surat resmi pemberhentian yang diterbitkan oleh pihaknya.
Di sisi lain, ia menyebut guru tersebut juga memiliki aktivitas mengajar di sejumlah lembaga pendidikan lainnya. Kondisi itu, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan dalam mengatur efektivitas kehadiran dan pemenuhan jam mengajar di madrasah yang dipimpinnya.(hza)