LOBAR– Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak sudah memasuki tahapan penetapan dan penarikan nomor urut calon kepala desa (kades) serentak di beberapa desa penyelenggara. Pascapenetapan itu, sejumlah calon petahana harus cuti dan tidak aktif menggunakan fasilitas pemerintah desa agar fasilitas itu tidak dipergunakan untuk kampanye maupun sosialisasi keterlibatan dirinya sebagai calon kepala desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar, Mahnan, menegaskan larangan itu menjadi penekanan yang harus diikuti calon petahana.
“Jelas tidak boleh digunakan untuk mendukung keterlibatan kepala desa, apakah itu kampanye atau sosialisasi tentang dirinya,” tegas Mahnan, belum lama ini.
Menurutnya, aturan itu menjadi rambu bagi calon kades petahana Lobar. Bahkan, ditegaskannya dalam regulasi yang diatur memuat larangan pada saat kampanye menggunakan fasilitas desa. Ia menyebut tiga hari sebelum pencoblosan terdapat masa tenang.
“Yang jelas yang kami atur di regulasi itu adalah larangan pada saat kampanye,” jelasnya.
Meski ada sanksi yang menanti bagi calon yang melanggar ketentuan larangan saat kampanye, namun Mahnan mengingatkan panitia desa untuk lebih dulu melakukan peringatan sebelum akhirnya melakukan penindakan ketika peringatan tak diindahkan.
“Kalau nanti petahana atau calon yang lain melanggar larangan tadi, tentunya harus diperingatkan oleh panitia desa,” pungkasnya.
Menyinggung soal hak gaji calon kades petahana yang cuti selama tahapan Pilkades, Mahnan mengatakan tetap dibayarkan selama cuti, termasuk tunjangan, meski kewenangannya.
Masa cuti tidak sampai sebulan, dari 12 November sampai 9 Desember 2026, dan hak itu dibayarkan bersama tunjangan.
“Karena enggak sampai sebulan,” ujar Mahnan.
Cuti bagi petahana merupakan bagian regulasi dari tahapan Pilkades. Di mana cuti tersebut dikeluarkan oleh bupati melalui camat, untuk kemudian cutinya diterbitkan setelah ada penetapan calon.
“Cuma kewenangannya dialihkan kepada sekretaris desa,” jelasnya.
Pengalihan itu agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan selama masa cuti. Hanya saja, pengalihan kewenangan tidak menghapus hak kepala desa petahana. Selama cuti, yang bersangkutan tetap menerima haknya, tetapi tugas pemerintahan dijalankan oleh sekdes.
Menurut Mahnan, ada 58 petahana yang mencalonkan diri dalam Pilkades Lobar. Untuk itu, ia meminta para sekdes melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama kepala desa petahana menjalani cuti.
“Makanya dari 58 petahana yang mencalonkan diri, nanti saya minta sekdes melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama kepala desa petahana itu melaksanakan cuti,” pungkasnya. (Win)