Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Risman Somantri, menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran Pengurus Daerah, Rabu (11/11), di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Pertemuan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan layanan administrasi hukum umum di Nusa Tenggara Barat.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Pengwil INI NTB, Lalu Mulyadi, menyampaikan harapan agar sinergi antara organisasi notaris dan Kanwil Kemenkum NTB terus terjalin dengan baik. Ia juga menyatakan kesiapan INI NTB untuk mendukung berbagai program dan kegiatan Kanwil Kemenkum NTB.
Menanggapi hal tersebut, Risman mengapresiasi kunjungan dan komitmen jajaran INI NTB. Ia berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mendukung pelaksanaan tugas serta kepentingan profesi notaris.
“Tidak ada arahan khusus, yang terpenting apa yang sudah berjalan dengan baik dapat terus dipertahankan. Mari kita jalankan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama demi kebaikan notaris. Harapannya, kolaborasi ini terus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Risman juga menyampaikan rencana pelaksanaan rapat koordinasi bersama seluruh anggota Majelis Pengawas Notaris di Provinsi NTB. Melalui forum tersebut, masing-masing Majelis Pengawas Daerah (MPD) diharapkan dapat menyampaikan aspirasi, kendala, dan permasalahan pengawasan notaris di wilayahnya. Berbagai masukan tersebut nantinya akan dihimpun dan dirumuskan sebagai bahan usulan kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, mengingatkan jajaran INI NTB untuk terus menyosialisasikan kewajiban Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) kepada seluruh notaris agar dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Kepatuhan ini penting karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan pemblokiran akun notaris dan menghambat pelaksanaan layanan.
Selain PMPJ, Anna juga menekankan pentingnya pelaporan pendaftaran jaminan fidusia secara rutin setiap bulan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesesuaian data yang diterima Kanwil Kemenkum NTB dari notaris dengan data pada Ditjen AHU.
Melalui audiensi ini, Kanwil Kemenkum NTB bersama INI NTB berkomitmen menjaga komunikasi dan memperkuat koordinasi, baik dalam mendukung profesionalitas notaris maupun memastikan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi hukum umum.(red)