MATARAM – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengungkapkan, di bulan Juli ada sebanyak 413 pengaduan pelanggaran yang diterima Dewan Pers. Dugaan pelanggaran tersebut didominasi media online.
“Karena media ini basisnya tidak jelas. Media tersebut melakukan pelanggaran etik karena tanpa verifikasi,” katanya saat acara pembukaan kegiatan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di Hotel Golden Palace, Mataram, NTB, Jumat (7/7/2023).
Dia menerangkan, media online tersebut tanpa melakukan verifikasi dan mengecek kebenaran fakta secara menyeluruh. “Mereka membuat berita berdasarkan kepentingan kelompoknya,” katanya.
Dia pun mengingatkan, di tahun politik, media sebaiknya bersikap netral. Jangan terjebak kepentingan salah satu atau segelintir parpol. Karena berkaca di tahun 2019, terjadi polarisasi. “Di tahun 2024 kita belajar dari tahun sebelumnya dan media jangan sampai masuk dalam politik kepentingan,” katanya.
“Mari kita membuat karya jurnalistik yang lebih baik lagi,” tambahnya.
Untuk diketahui, UKW tersebut resmi dibuka oleh anggota Dewan Pers, Asep Setiawan. Acara pembukaan UKW yang berlangsung mulai tanggal 7-8 Juli tersebut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB H Nasruddin, para penguji, dan diikuti sebanyak 42 orang jurnalis atau wartawan.(zak)