DPRD NTB Pertanyakan Kehalalan Vaksin Covid-19

  • Bagikan
F vaksin
DOK/RADAR MANDALIKA INJEKSI: Vaksin Sinovac yang sedang diambil menggunakan jarum suntik oleh nakes di wilayah Lobar, belum lama ini.

MATARAM – Kehalalan dosis vaksin covid-19 masih terus dipertanyakan wakil rakyat di DPRD NTB. Mulai dari anggota DPRD NTB, Akhdiansyah dan terbaru NTB, TGH Hazmi Hamzar angkat bicara.  TGH Hazmi menegaskan NTB sebagai daerah mayoritas muslim, masyarakat wajib menggunakan vaksin halal.

 

Pemerintah dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota bertanggung jawab untuk memilihkan vaksin halal untuk rakyatnya yang muslim.  Politisi PPP itu menegaskan selama ada vaksin halal maka tidak boleh menggunakan vaksin haram. Vaksin haram dapat digunakan saat kondisi darurat.

 

“Selama masih ada vaksin halal, nggak boleh menggunakan vaksin haram,” tegas Hazmi kepada wartawan di Mataram, Jumat kemarin.

 

Pria yang juga Ketua Jaringan Kiyai Santi Nasional (JKSN) ini menilai persoalan ini berpotensi menjadi bola panas jika sudah ada yang mempertanyakan. Terlebih, kata Hazmi, NTB merupakan daerah yang dikenal sebagai Bumi Sejuta Masjid dan mayoritas masyarakatnya relegius. Pemberian vaksin pada vaksin lanjutan (booster) di NTB harus memperioritaskan pada vaksin halal. Dia mencontohkan bagaimana penderita penyakit jantung yang menggunakan obat kandungan babi yang dinilai lebih murah.

 

“Itu bisa dilakukan selama yang halal sulit ditemukan. Tapi kalau ada vaksin yang halal, ngapain pakai yang haram,” sebutnya tegas.

 

Prosentase vaksin pun harus dibagi. Artinya, berapa persen vaksin halal dan berapa persen vaksin yang bisa digunakan non muslim. Dengan begitu, masyarakat bisa nyaman untuk menerima vaksin.

 

Sementara, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dinilai harus ikut menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Salah satunya memprioritaskan vaksin halal bagi umat muslim.  “Yang harus aktif justru pemerintah. Mereka harus serius dan berinisiatif memberikan vaksin halal,” tegasnya.

 

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk jeli menerima vaksin. Terlebih, sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyangkut penggunaan vaksin halal.

 

Sebelumnya, pemerintah NTB akan meluncurkan pemberian vaksin lanjutan (booster) pada Rabu 19 Januari 2022. Booster akan menyasar usia 18 tahun ke atas. Penerima booster juga mereka yang sudah memperoleh vaksin lengkap minimal selama 6 bulan.

 

 

Sementara sebelumnya, anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiyansyah menilai masyarakat NTB membutuhkan vaksinasi yang halal dan aman. Dia mengimbau pemerintah untuk memverifikasi penggunaan vaksin pada vaksinasi lanjutan booster yang akan dilakukan di NTB. Menurutnya, pemberian vaksin booster untuk masyarakat NTB yang memenuhi syarat penting mengingat pelaksanaan kegiatan skala Internasional MotoGP.

Salah satu yang perlu diperhatikan menurut politisi PKB itu adalah kehalalan vaksin. Hal itu, kata Akhdiansyah mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 2 tahun 2021. “Perlu ada ferivikasi mengingat vaksin ini tujuannya baik sehingga harus aman dan halal,” terangnya kepada wartawan, Kamis (13/1).

Politisi muda yang disapa Yongki ini menilai, NTB saat ini menjadi sorotan publik. Tidak saja nasional, tapi sorotan dunia menyusul pelaksanaan MotoGP 2022 yang akan melibatkan puluhan ribu orang.

Kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Lombok Tengah mengecek kesiapan MotoGP dinilai bentuk keseriusan pemerintah menyukseskan MotoGP dan event internasional lainnya di NTB. “Tidak ada jalan lain kecuali harus memenuhi syarat yakni melaksanakan vaksinasi boster,” ungkapnya.(jho)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *